Kolaborasi Kunci Sukses Digitalisasi Bantuan Sosial di Indonesia

Jakarta, InfoPublik - Dalam rangka mempercepat transformasi digital layanan perlindungan sosial, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komite, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam acara Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah di Gedung Kemendagri, Selasa (3/2/2026).

Luhut menyoroti keberhasilan pilot project atau uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Banyuwangi, sebagai bukti nyata hasil kerja sama yang solid dari berbagai pihak. "Penggunaan DTSEN di Kabupaten Banyuwangi juga menjadi penentu keberhasilan piloting bansos," ujarnya.

Keberhasilan itu menjadi landasan bagi pemerintah untuk memperluas program serupa ke 40 kabupaten dan kota pada 2026. Ekspansi tersebut merupakan tindak lanjut dari uji coba yang telah berjalan sejak 2025.

Tujuannya adalah menciptakan layanan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan Digital Public Infrastructure (DPI).

Dalam mekanisme baru itu, masyarakat diberi kemudahan untuk mendaftar bansos melalui portal digital perlindungan sosial, baik secara mandiri maupun dengan bantuan pendamping.

Selain kolaborasi, Luhut Binsar Pandjaitan juga mengimbau semua Perwakilan Bank Indonesia (BI) untuk mendukung program digitalisasi bansos.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tersebut juga menegaskan peran penting kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam proses penyusunan kebijakan yang lebih efektif.

Acara sosialisasi tersebut dihadiri secara luring dan daring oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan pemerintah daerah.