Sumedang Luncurkan Sistem Digital untuk Pastikan Bansos Tepat Sasaran

Jurnal Indonesia - Doc: ANTARA/Ilham Nugraha

SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kian mengukuhkan posisinya sebagai pionir transformasi birokrasi melalui penguatan sistem digital dalam penanganan kemiskinan.

Sebagai salah satu lokasi percontohan nasional, Sumedang mengintegrasikan Portal Perlindungan Sosial dengan validasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna memastikan setiap bantuan sosial tersalurkan secara akurat dan tidak lagi salah sasaran.

Langkah ini menjadi krusial untuk menciptakan basis data tunggal yang real-time sekaligus memutus tumpang tindih administrasi yang kerap menghambat pengentasan kemiskinan ekstrem di lapangan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati dalam keterangannya di Sumedang, Rabu, mengatakan bahwa penguatan sistem digital tersebut memungkinkan penanganan yang lebih akurat dan terintegrasi sehingga tidak lagi salah sasaran.

“Penerapan sistem digital ini untuk memastikan data kemiskinan lebih akurat, terintegrasi, dan real time sehingga bantuan sosial tidak lagi salah sasaran,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa Sumedang menjadi salah satu dari 41 kabupaten/kota yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokasi percontohan penanganan kemiskinan berbasis digital melalui Portal Perlindungan Sosial Kementerian Kesehatan.

Menurut dia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi kunci dalam pemutakhiran data sehingga diminta memastikan validasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dinas Sosial melakukan pemetaan berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sementara kecamatan dan desa melakukan verifikasi faktual di lapangan.

Pemkab Sumedang juga menyiapkan 6.609 agen perlindungan sosial dari berbagai unsur, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), operator SIKS-NG desa, puskesos, kader posyandu, hingga kelompok tani dan ternak untuk mendukung proses pendataan.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menegaskan penanggulangan kemiskinan tidak cukup melalui bantuan sosial semata, melainkan harus menyentuh akar persoalan dan mendorong kemandirian masyarakat.

“Bantuan itu sementara, tetapi keberdayaan harus selamanya. Mindset ketergantungan harus kita ubah,” katanya dalam rapat koordinasi efektivitas program pengentasan kemiskinan.

Ia menambahkan, validasi data menjadi perhatian utama agar intervensi APBD tepat sasaran. Selain itu, peningkatan pendidikan dan kompetensi tenaga kerja lokal dinilai penting agar masyarakat mampu bersaing di sektor industri.

Melalui strategi digital dan kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemkab Sumedang menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem secara lebih terukur dan berkelanjutan.