Satu Tahun Program Sekolah Rakyat: Prestasi dan Tantangan

Jelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu inisiatif utama di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dikenalkan pada 14 Juli 2025, program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat prasejahtera dengan memanfaatkan aset negara yang tidak produktif.

Pada tahap awal peluncuran, pemerintah membuka 63 titik Sekolah Rakyat dengan total 6.130 siswa. Saat ini, jumlah tersebut telah meningkat menjadi 165 titik sekolah rintisan yang melayani lebih dari 15 ribu siswa yang tersebar di berbagai provinsi, dari Jawa hingga Papua. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan lebih dari 50 ribu anak miskin akan mendapatkan akses pendidikan gratis melalui program ini.

Peresmian Sekolah Rakyat dan Pembangunan Gedung Baru

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan meresmikan Sekolah Rakyat rintisan dan meletakkan batu pertama untuk pembangunan sekolah permanen di Jakarta pada November 2025. "Ada dua peresmian yang akan dilakukan, satu untuk sekolah permanen dan satu untuk Sekolah Rakyat yang sudah dibuka," jelas Agus Jabo di kantor Kementerian Sosial.

Pembangunan gedung baru untuk 108 titik Sekolah Rakyat akan dimulai pada bulan Oktober ini dan diharapkan seluruh siswa dapat menempati gedung baru pada Juli 2026. Setiap sekolah diperkirakan memerlukan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk pembangunan dan operasional. Agus Jabo menekankan bahwa program ini merupakan hasil kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tantangan di Lapangan

Meskipun ada banyak harapan, program ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa terdapat siswa yang merasa tidak betah dan memilih untuk kabur dari asrama. Di Temanggung, Jawa Tengah, lima siswa dilaporkan meninggalkan asrama, sementara di Yogyakarta, sebanyak 29 siswa mengundurkan diri dalam waktu singkat setelah program dimulai.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menyatakan bahwa fenomena ini wajar mengingat latar belakang sosial siswa yang berasal dari keluarga rentan. "Kami terus mendampingi dan memberikan pendekatan psikologis kepada anak-anak," ujarnya.

Perdebatan Publik dan Kesenjangan Sosial

Program Sekolah Rakyat juga memicu perdebatan di kalangan pengamat pendidikan. Beberapa berpendapat bahwa inisiatif ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan menurunkan semangat inklusivitas dalam pendidikan. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pendidikan menjadi eksklusif jika anak-anak dari latar belakang ekonomi yang berbeda dipisahkan dalam sistem pendidikan yang berbeda.

Ubaid juga menyoroti kurangnya pengalaman Kementerian Sosial dalam mengelola pendidikan dan risiko korupsi yang mungkin muncul dari pengelolaan dana besar untuk proyek ini. Ia mempertanyakan keberlanjutan program ini jika terjadi pergantian kepemimpinan di masa mendatang.

Catatan Penting untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pengamat pendidikan Darmaningtyas menekankan pentingnya tata kelola yang jelas dan peran setiap kementerian dalam program ini. Ia mengingatkan bahwa pendidikan seharusnya tetap menjadi domain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama, sementara Kementerian Sosial sebaiknya fokus pada aspek sosial.

Darmaningtyas juga mengingatkan bahwa segregasi sosial dalam pendidikan bisa memperkuat lingkaran kemiskinan, sehingga penting untuk menciptakan relasi sosial antara siswa dari berbagai latar belakang agar tidak terjebak dalam ketidakberdayaan.