Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 4,8% Menurut Bank Dunia, dengan Catatan Penting untuk Reformasi
Bank Dunia (World Bank) telah merilis laporan terbaru mengenai prospek ekonomi Indonesia, yang dipublikasikan pada Senin, 23 Juni 2025. Dalam laporan tersebut, Country Director World Bank Indonesia & Timor Leste, Carolyn Turk, memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 4,8% per tahun dalam periode 2025-2027.
Meskipun demikian, Carolyn mengingatkan bahwa terdapat tekanan eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi makro Indonesia. Ketidakpastian global yang masih berlangsung dapat menjadi risiko signifikan yang membebani aspirasi pembangunan negara. "Respons terbaik terhadap ketidakpastian global ini di semua negara, termasuk Indonesia, adalah mempercepat agenda reformasi domestik," tegasnya dalam peluncuran laporan tersebut di Gedung Soehana Hall, Jakarta.
Carolyn menyoroti langkah-langkah yang diambil oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam mengatur ulang regulasi dan meningkatkan lingkungan bisnis guna menarik investasi swasta serta memperkuat sumber daya manusia. Langkah-langkah ini dianggap sebagai reformasi struktural yang penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Salah satu agenda perubahan yang diusulkan adalah melalui program perumahan dan infrastruktur. Pemerintah Indonesia berencana untuk membangun 3 juta unit rumah setiap tahun sebagai bagian dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam temuan World Bank, pembangunan perumahan dipandang sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi, yang diperkirakan menyumbang sekitar 10% terhadap produk domestik bruto dan menyediakan sekitar 7% dari total lapangan kerja.
"Untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun, pemerintah perlu bertindak sebagai penyedia dan fasilitator perumahan," tambah Carolyn. Dia juga menekankan pentingnya perubahan regulasi perumahan, percepatan program perumahan yang didanai pemerintah, serta penciptaan lingkungan yang dapat menarik investasi swasta.
World Bank juga mencatat bahwa kebijakan dan investasi harus dirancang untuk memaksimalkan dampak dari setiap dana yang dibelanjakan dalam mencapai target program pembangunan perumahan. Dengan menyeimbangkan kembali alokasi dana dan menghubungkan investasi ke sektor swasta, pemerintah diharapkan dapat menjangkau lebih banyak keluarga untuk layanan perumahan.
Untuk memobilisasi modal swasta yang diperlukan, pemerintah dapat melakukan perubahan yang bertujuan untuk menghilangkan distorsi pasar, membangun kepercayaan masyarakat, dan memastikan dukungan dari investor nasional maupun asing terhadap program pembangunan perumahan.
Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam sambutannya melalui video, menyatakan bahwa program perumahan akan menjadi pusat pengembangan nasional. "Program perumahan akan memadukan investasi publik dengan modal swasta, dan ini berarti mempercepat reformasi lahan," ujarnya.
Pemerintah juga berencana menyuntikkan dana sebesar Rp130 triliun untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah tersebut. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, tengah menyusun skema agar dana tersebut dapat disalurkan dalam enam bulan mendatang, serta mengalokasikan dana tersebut ke dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan.




