Otorita Ibu Kota Nusantara Menerima Penghargaan Infrastruktur dari Gatra Media Group

JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berhasil meraih penghargaan dalam kategori Pengembangan Infrastruktur Penunjang Perekonomian dan Proyek Strategis Nasional Non Pemerintah Daerah. Penghargaan ini diberikan dalam ajang Gatra Apresiasi Infrastruktur Daerah 2023 yang berlangsung di Soehana Hall, The Energy Building pada Rabu, 30 Agustus 2023.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk penghargaan dari Gatra Media Group atas upaya OIKN dalam membangun infrastruktur kota Nusantara dengan mengusung konsep reforestasi yang dipadukan dengan seni dan budaya. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kerekatan sosial di antara para penghuni kota tersebut.

Direktur Operasional Gatra Media Group, Budi Irawan, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya sekadar membangun jembatan, jalan, gedung, atau fasilitas fisik lainnya. Menurutnya, infrastruktur merupakan tulang punggung kemajuan suatu masyarakat.

“Dengan infrastruktur yang kokoh, kita menciptakan landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, akses yang lebih baik ke layanan dasar, dan peluang bagi kemajuan seluruh warga daerah,” ujar Budi.

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, yang hadir mewakili OIKN, menerima Piagam Penghargaan dari Penasehat Gatra Media Group, Edy Sumarso. Dalam sambutannya, Jaka mengucapkan terima kasih kepada Gatra atas penghargaan yang diterima. Ia menekankan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja sama antara OIKN dan berbagai elemen pemerintah Republik Indonesia, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, serta Kementerian Keuangan dan instansi lainnya.

“Sesungguhnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara melibatkan seluruh stakeholder di pemerintahan dan seluruh elemen bangsa Indonesia,” tambah Jaka. Ia juga menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi penting bagi mereka yang sedang bekerja membangun Ibu Kota Nusantara.

Rangkaian penghargaan ini telah melalui proses riset dan penjurian oleh sejumlah ahli dan pengamat di sektor infrastruktur, termasuk Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, serta Direktur Center of Economic and Law Studies.