Kritik Terhadap Second NDC Indonesia: Keadilan Iklim yang Terabaikan

Jakarta, 23 Oktober 2025 — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan keprihatinan atas proses penyusunan second Nationally Determined Contribution (NDC) oleh pemerintah Indonesia. Organisasi ini menilai bahwa penyusunan draf second NDC tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, serta sosialisasi yang terbatas dalam waktu singkat, kurang dari satu bulan sejak pembukaan UNFCCC.

Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, menyatakan, "Target iklim dalam SNDC ini masih semu dan kita masih dihadapkan pada kenyataan emisi skala besar yang akan terus dihasilkan dari kebijakan serta program nasional yang bertumpu pada model ekonomi pertumbuhan yang ekstraktif."

WALHI mencatat tujuh poin kritis terkait substansi SNDC:

• Ketergantungan pada Energi Fosil: SNDC masih mengandalkan energi fosil, dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2025-2034 menargetkan tambahan 16,6 GW berbasis fosil. Ketergantungan ini berisiko menambah emisi dan beban fiskal negara.
• Target Elektrifikasi Transportasi: Target percepatan elektrifikasi transportasi, dengan 2 juta kendaraan listrik roda empat dan 13 juta roda dua pada 2030, akan memicu eksploitasi tambang nikel di berbagai wilayah, serta mempercepat deforestasi.
• Swasembada Pangan dan Energi: Program 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi menimbulkan kontradiksi antara kebijakan nasional dan komitmen iklim, berisiko melepaskan emisi karbon besar.
• Adaptasi Berbasis Ekosistem: Pendekatan adaptasi berbasis ekosistem tidak tercermin dalam tindakan pemerintah. Hingga Agustus 2025, banyak wilayah kelola rakyat yang belum mendapatkan pengakuan resmi.
• Pendanaan Iklim: Tidak ada langkah progresif dalam membangun model pendanaan iklim yang adil dan dapat diakses oleh rakyat, dengan mekanisme yang masih terpusat dan birokratis.
• Carbon Offset Mechanism: Ketergantungan pada mekanisme ini tidak efektif dalam mengurangi emisi dan berpotensi mendorong praktik greenwashing.
• Harvested Wood Products (HWP): Penghitungan serapan karbon melalui HWP dapat mendorong penebangan hutan dengan alasan mitigasi iklim, mengabaikan dimensi sosial dan ekologis yang penting.

Even Sembiring menegaskan bahwa substansi SNDC belum mampu menjawab persoalan krisis iklim secara struktural dan sistemik. "Prinsip keadilan iklim belum tercermin dalam proses maupun substansi SNDC. Sudah saatnya kembali ke rakyat untuk merumuskan aksi adaptasi dan mitigasi iklim berbasis keadilan," tutupnya.