Evaluasi Setahun Pertama Kepemimpinan Prabowo-Gibran: Catatan Walhi dari Sabang hingga Merauke

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa istilah "Indonesia Gelap" mencerminkan kondisi nyata selama setahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Walhi mengkritik kabinet yang dinilai gemuk dan tidak efektif, serta kebijakan yang mengabaikan hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup. Mereka juga menyoroti upaya sistematis untuk mengembalikan dominasi militer di ruang sipil, yang dianggap sebagai tanda kemunduran demokrasi.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Even Sembiring, menyatakan bahwa meskipun Prabowo sering mengagungkan konstitusi dan kedaulatan rakyat dalam pidato-pidatonya, praktik pemerintahannya justru menyingkirkan kedua hal tersebut. "Catatan ini tidak hanya mencerminkan situasi nasional, tetapi atmosfer represif-nya merata di berbagai daerah," ungkap Boy dalam konferensi pers di Jakarta.

Menurut Walhi, selama setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, arah demokrasi semakin menjauh dari semangat konstitusi. Terdapat ambisi untuk memperkuat militerisme yang tampak dalam kebijakan dan praktik kenegaraan, termasuk pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang memperluas peran militer di ruang sipil. Boy menambahkan, pemerintahan ini juga melanjutkan pola tata kelola ekstraktif yang diwarisi dari rezim sebelumnya dan mengabaikan hak rakyat atas lingkungan hidup yang sehat.

Walhi menegaskan bahwa kebijakan yang represif, tidak berpihak pada keberlanjutan, dan memicu bencana ekologis menunjukkan arah pemerintahan yang mengabaikan hak rakyat dan masa depan lingkungan hidup. Boy menggambarkan situasi pemerintahan sebagai menakutkan dan mengerikan bagi Indonesia, di mana target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen justru mendorong investasi yang berfokus pada ekstraksi sumber daya alam.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumatra Barat, Wengki Purwanto, menyoroti isi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mencakup visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bahwa dalam satu tahun ini, Prabowo-Gibran gagal memastikan pemulihan hak rakyat dan hak lingkungan. "Mustahil ekonomi rakyat kuat jika ruang semakin sempit, kawasan pangan hancur, dan sumber air tercemar," ujarnya.

Di Kalimantan Selatan, Direktur Eksekutif Daerah Walhi, Raden Rafiq, mengungkapkan adanya krisis ekologis berkepanjangan tanpa perhatian dari negara. Ia menyebutkan adanya masalah dalam perencanaan Taman Nasional Meratus yang bertentangan dengan kearifan lokal dan budaya masyarakat adat. Raden menekankan pentingnya menjalankan konsep pengetahuan lokal tentang konservasi wilayah.

Wahyu Eka, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jawa Timur, mencatat bahwa arah pembangunan semakin berpihak pada investasi dan korporasi besar, bukan pada perlindungan lingkungan dan rakyat. Ia menyebutkan bahwa di balik narasi 'kemandirian energi' dan 'pertumbuhan hijau', pemerintah terus melanjutkan ekonomi ekstraktif di Pulau Jawa.

Di Sulawesi Tenggara, Direktur Eksekutif Daerah Walhi, Andi Rahman, menyoroti dominasi segelintir elit ekonomi-politik yang mengendalikan keputusan publik, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia mengingatkan bahwa ekspansi pertambangan nikel yang masif telah menyebabkan kerusakan serius terhadap sumber-sumber ekonomi lokal masyarakat.

Maikel Primus Peuki, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Papua, menyatakan bahwa wilayah Balu, Nusa Tenggara Timur dan Barat, Maluku Utara, dan Papua memberikan "kartu merah" kepada pemerintah Prabowo-Gibran terkait ekspansi perizinan yang semakin massif di wilayah timur Indonesia.