Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo: Perspektif dari Berbagai Tokoh

Pemerintahan Prabowo Subianto genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Momen ini menjadi kesempatan bagi masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah diambil. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas kebijakan pemerintah demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sesuai dengan amanat konstitusi.

Dalam konteks ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menjadi salah satu acuan penting. Berikut adalah catatan dan evaluasi dari sembilan tokoh yang mewakili berbagai latar belakang, termasuk dunia usaha, akademisi, dan lembaga independen.

1. Anne Patricia Sutanto, Vice CEO PT Pan Brothers Tbk

Industri tekstil menghadapi tantangan signifikan, dari dampak putusan Mahkamah Konstitusi terkait Omnibus Law Ketenagakerjaan hingga kenaikan tarif impor di Amerika Serikat. Namun, pemerintah menunjukkan komitmen positif dengan menutup perjanjian dagang dengan Uni Eropa dan Kanada, serta mempermudah regulasi. Meski demikian, koordinasi antar kementerian perlu ditingkatkan untuk memastikan kebijakan mendukung daya saing dan penciptaan lapangan kerja.

2. Antonius Joenoes Supit, Komisaris Independen PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk

Penting untuk mendukung niat baik Presiden Prabowo, namun perlu rencana yang jelas dan sistem kontrol yang efektif untuk memastikan kesuksesan. Tantangan utama adalah mengurangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja formal. Iklim investasi yang baik dan sistem monitoring yang kredibel juga diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Bob Azam, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia

Situasi perekonomian yang sulit dihadapi baik di tingkat global maupun domestik. Meskipun menteri-menteri ekonomi sedang berusaha keras untuk memulihkan ekonomi, diperlukan waktu dan strategi untuk mencapai rebound yang diharapkan. Harapan untuk sentimen positif dari pemerintah kepada masyarakat juga menjadi kunci.

4. Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies

Tiga isu utama mencuat dalam pengelolaan perekonomian, yaitu peran negara yang semakin meningkat, kurangnya pendekatan berbasis data dalam perencanaan, dan lemahnya koordinasi antar pihak terkait. Hal ini menyebabkan pemborosan sumber daya dan kegagalan dalam pelaksanaan program.

5. Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance

Pemerintahan Prabowo perlu meningkatkan upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, terutama melalui peningkatan ekspor dan investasi. Kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung perlu diterapkan, dan program populis harus dihentikan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

6. Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia

Respons pemerintah terhadap permasalahan ekonomi, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja formal, masih lamban. Efektivitas eksekusi kebijakan perlu ditingkatkan, terutama dalam program-program prioritas. Desain kebijakan terkini menunjukkan perbaikan, namun implementasinya masih perlu dibuktikan.

7. Herman N Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kebijakan pemerintahan Prabowo cenderung memperkuat resentralisasi, yang bertentangan dengan janji penguatan otonomi daerah. Kebijakan pemangkasan transfer ke daerah dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik, sehingga berpotensi menimbulkan masalah bagi otonomi daerah ke depan.

8. Dwi Andreas Santosa, Kepala Biotech Center IPB University

Pembangunan pertanian pangan menunjukkan arah yang positif, dengan peningkatan produksi padi yang signifikan. Namun, tata kelola cadangan pangan perlu diperbaiki, dan fokus pada peningkatan produktivitas serta adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi sangat penting.

9. Yanuar Nugroho, Pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Kebijakan publik selama setahun pertama pemerintahan Prabowo masih didorong oleh loyalitas politik, bukan rasionalitas teknokratis. Proses pengambilan keputusan cenderung terpusat, dan banyak kebijakan yang belum menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan. Hal ini menandakan perlunya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan berbasis pengetahuan.