Evaluasi Program Sekolah Rakyat: Tantangan dan Harapan untuk Pendidikan di Indonesia

Program Sekolah Rakyat (SR) yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran menuai kritik dari berbagai kalangan terkait transparansi, rekrutmen guru, serta mekanisme pembelajaran yang melibatkan kalangan militer. Pengamat pendidikan, Ari Hardianto, dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), menyatakan bahwa perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program SR mengingat adanya masalah yang muncul dalam dua bulan pertama operasionalnya.

Menurut Ari, salah satu isu utama adalah rendahnya kapasitas SR dalam menampung anak-anak putus sekolah. Dengan 3,9 juta anak putus sekolah di Indonesia, SR hanya mampu menampung 0,33 persen dari total tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa program ini belum efektif dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Kebijakan Penempatan Guru dan Pelibatan TNI

Ari juga menyoroti kebijakan penempatan guru yang dinilai tidak memadai. Banyak guru yang memilih mengundurkan diri karena lokasi pengajaran yang jauh dari tempat tinggal mereka, serta kurangnya kejelasan terkait hak-hak mereka. Sebanyak 143 guru dilaporkan mundur setelah dinyatakan diterima menjadi pengajar di SR, dan 115 siswa juga mengundurkan diri, memilih kembali ke pendidikan reguler.

Di sisi lain, pelibatan TNI dalam proses pembelajaran juga dipertanyakan. Ari menilai pendekatan ini tidak tepat karena pendidikan haruslah dibangun berdasarkan kesadaran, bukan tekanan. Namun, pihak TNI, melalui Babinsa Kelurahan Margahayu, menegaskan bahwa mereka berupaya membantu siswa dalam pembentukan karakter dan disiplin tanpa menimbulkan tekanan.

Evaluasi oleh Pemerintah dan Harapan ke Depan

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan sebesar Rp24,9 triliun untuk SR pada tahun 2026, meningkat drastis dari Rp7 triliun pada tahun sebelumnya. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa meski tantangan di awal program cukup besar, evaluasi menunjukkan bahwa SR mulai memberikan dampak positif bagi siswa dan keluarga mereka.

Lastri Fajarwati, Kepala Sekolah SRMA 13 di Bekasi, mengklaim bahwa hak-hak siswa di sekolahnya terpenuhi tanpa diskriminasi, dan pihaknya berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang baik dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI. Namun, kendala seperti keterbatasan lahan dan jumlah tenaga pendidik masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Kesimpulan

Program Sekolah Rakyat memiliki potensi untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin. Namun, evaluasi yang menyeluruh dan perbaikan dalam pelaksanaan program sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan utama dari program ini dapat tercapai. Pemerintah harus belajar dari tantangan yang ada dan mengambil langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pendidikan bagi generasi mendatang.