Bappenas Optimalkan Zakat Rp2,7 Triliun untuk Tekan Kemiskinan di Kalsel

Jurnal Indonesia - Banjarmasin (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengejar potensi zakat di Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai Rp2,7 triliun guna menekan angka kemiskinan yang saat ini berada pada level 3,84 persen.

Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Bappenas Rosy Wediawaty dalam keterangannya di Banjarmasin, Selasa, mengatakan optimalisasi zakat menjadi strategi memperkuat intervensi pengentasan kemiskinan melalui integrasi dana sosial keagamaan dengan layanan keuangan formal.

“Dominasi penduduk Muslim di Kalsel sebanyak 4,1 juta jiwa atau sekitar 97 persen dari total populasi, ini menjadi modal utama pengembangan ekonomi syariah di Kalsel,” ucapnya.

Ia menjelaskan potensi Rp2,7 triliun tersebut berasal dari zakat penghasilan sekitar Rp1,9 triliun serta kontribusi sektor pertanian dan peternakan yang mencapai ratusan miliar rupiah.

Namun, realisasi penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) pada 2024 baru mencapai Rp35,65 miliar atau masih terpaut jauh dari potensi yang tersedia.

Menurut Rosy, capaian itu menunjukkan perlunya penguatan tata kelola dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola zakat. Dari 152 personel di 14 lembaga pengelola, hanya sembilan amil yang memiliki sertifikasi resmi.

Selain itu, Bappenas menyoroti keterbatasan infrastruktur digital akibat sebaran titik blankspot internet di sejumlah kabupaten yang turut menghambat perluasan layanan keuangan digital, khususnya di wilayah terpencil.

“Struktur ketenagakerjaan yang didominasi sektor informal sebesar 55 persen serta mayoritas pekerja berpendidikan sekolah dasar (SD) sebesar 38,44 persen juga berdampak pada rendahnya literasi dan pemanfaatan produk keuangan formal,” kata Rosy.

Bappenas menegaskan penguatan konektivitas digital dan profesionalisme amil menjadi kunci optimalisasi potensi dana sosial syariah tersebut, sehingga mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Kalsel.