UMY Soroti Fragmentasi 27 Ribu Aplikasi dalam Kajian Smart Data Policy

15:01

Smart Data Policy – Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan semakin menjadi agenda strategis, termasuk di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi melalui berbagai aplikasi diyakini mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi, serta kualitas layanan publik. Namun di balik pesatnya digitalisasi, fragmentasi sistem dan belum matangnya interoperabilitas data justru memunculkan tantangan baru dalam perumusan kebijakan berbasis data.

Kondisi tersebut menjadi fokus kajian penelitian Prof. Dr. Dyah Mutiarin, M.Si., Guru Besar Transformasi Pemerintahan Digital Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Ia menyoroti pentingnya penguatan interoperabilitas data untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Dalam kerangka tersebut, digelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Smart Data: Penguatan Interoperabilitas Data untuk Perumusan Kebijakan pada Kamis (19/2) di Gedung AR Fachruddin A UMY. Forum ini dirancang untuk melakukan pemetaan (mapping) sekaligus menelaah kebutuhan interoperabilitas data lintas instansi, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Peserta FGD melibatkan unsur pemerintah daerah, antara lain Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DIY yang berperan strategis dalam pengelolaan data dan perencanaan pembangunan berbasis digital di wilayah tersebut.

“Transformasi digital pemerintah sebenarnya sudah berjalan. Namun realitas di lapangan menunjukkan banyak aplikasi pemerintah berdiri sendiri sesuai kebutuhan masing-masing instansi. Data dari kementerian bahkan menyebut ada sekitar 27 ribu aplikasi. Dengan jumlah sebesar itu, kita bisa membayangkan bagaimana rekam data, tingkat utilitas, siapa saja penggunanya, dan apakah satu sama lain saling terkoneksi atau tidak,” jelas dosen Ilmu Pemerintahan UMY yang akrab disapa Arin.

Baca juga : Belajar Kebijakan Publik Secara Aplikatif, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY Gelar Papar Policy Brief

Fragmentasi tersebut menimbulkan persoalan lanjutan, mulai dari perbedaan standar data hingga ego sektoral antar-lembaga. Padahal, saat ini hampir seluruh proses perumusan kebijakan mengandalkan pendekatan berbasis bukti. Jika data tidak interoperabel, proses analisis kebijakan menjadi lambat, tidak presisi, dan berisiko menghasilkan keputusan yang kurang tepat.

Arin menekankan bahwa interoperabilitas tidak hanya menyangkut aspek teknologi, tetapi juga tata kelola, regulasi, serta kapasitas kelembagaan. Ia menyoroti perlunya pergeseran paradigma dari pemerintahan yang bersifat reaktif menuju pemerintahan prediktif berbasis data terintegrasi.

“Digital government saat ini bergerak ke arah data-driven governance. Dari yang semula reaktif, pemerintah harus menjadi prediktif. Idealnya, pemerintah mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat sebelum diminta. Karena itu, kami mengusulkan desain predictive analysis for data policy, di mana data yang terintegrasi dan berkualitas digunakan untuk memproyeksikan persoalan lima hingga sepuluh tahun ke depan,” paparnya.

Melalui FGD ini, Arin juga mendorong peninjauan jenis data yang layak dijadikan basis data bersama, penguatan konektivitas antar-sistem, serta penambahan fungsi analitik dan kecerdasan buatan dalam platform data pemerintah.

Ia berharap hasil pemetaan dan telaah kebutuhan dari FGD tersebut dapat menjadi rekomendasi awal bagi pengembangan model smart data policy yang mampu memperkuat interoperabilitas data, sekaligus mendukung perumusan kebijakan publik yang lebih efektif, efisien, dan berbasis bukti terintegrasi. (NF)