Revitalisasi 124 Sekolah di Jember Dukung Penanggulangan Kemiskinan

Jurnal Indonesia - Jember – Dari ruang kelas yang retak hingga atap yang bocor, pendidikan pernah berdiri di atas fondasi rapuh. Kini, perbaikan infrastruktur sekolah digadang menjadi jalan sunyi menekan kemiskinan. Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen bersama itu dalam peresmian revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten Jember di SMP Negeri 1 Balung, Sabtu (21/2/2026).

Peresmian tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, bersama Bupati Jember Gus Fawait, jajaran kementerian, kepala organisasi perangkat daerah, serta para kepala sekolah. Dalam program tahun ini, sebanyak 124 sekolah di Jember mulai dari jenjang TK hingga SMK mendapatkan alokasi revitalisasi. SMP Negeri 1 Balung menjadi penerima anggaran terbesar dengan nilai mencapai Rp4,2 miliar.

Program revitalisasi tersebut merupakan bagian dari prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pembenahan sarana dan prasarana. Pemerintah memandang kualitas infrastruktur sekolah berbanding lurus dengan kualitas pembelajaran dan capaian sumber daya manusia.

Abdul Mu’ti menjelaskan, sepanjang 2025 pemerintah telah menyelesaikan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Pada 2026, sebanyak 11.470 sekolah telah masuk alokasi APBN dan tambahan sekitar 60.000 sekolah sedang dalam tahap pengajuan.

“Target kami sebelum 2029 seluruh sekolah di Indonesia sudah tersentuh program revitalisasi secara bertahap,” ujarnya.

Ia menambahkan, terdapat perubahan skema pelaksanaan pada 2026. Jika sebelumnya banyak dilakukan melalui pihak ketiga, kini revitalisasi dijalankan dengan sistem swakelola oleh sekolah. Skema ini dinilai lebih efektif karena melibatkan tenaga kerja lokal serta memanfaatkan bahan bangunan dari toko setempat, sehingga menciptakan efek berganda bagi perekonomian warga sekitar.

Di sisi lain, Gus Fawait menekankan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus menekan angka kemiskinan di Jember. Ia mengungkapkan, saat awal masa jabatannya terdapat 1.532 gedung sekolah dalam kondisi rusak berat.

Menurutnya, langkah pembenahan data melalui Dapodik secara terbuka menjadi kunci sehingga pemerintah pusat dapat melihat kondisi riil di lapangan dan memberikan alokasi lebih besar kepada Jember.

“Kami tidak menutup-nutupi kondisi. Jika rusak, kami laporkan rusak. Dari kejujuran itu, bantuan datang,” katanya.

Untuk tahun 2026, Pemkab Jember kembali mengusulkan lebih dari 300 sekolah rusak berat agar segera mendapatkan perbaikan lanjutan. Upaya tersebut diharapkan mempercepat pemerataan kualitas infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah kabupaten.

Revitalisasi sekolah bukan semata soal bangunan fisik, melainkan fondasi masa depan. Dengan ruang belajar yang layak, aman, dan bermartabat, generasi muda Jember diharapkan tumbuh lebih percaya diri, berdaya saing, dan memiliki peluang lebih besar keluar dari lingkar kemiskinan. (ADV).