Pengaduan Terhadap Presiden FIFA dan UEFA di ICC Terkait Dugaan Kejahatan Perang

KOMPAS.com - Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan Presiden UEFA, Aleksander Ceferin, dilaporkan menjadi subjek pengaduan ke International Criminal Court atau ICC.

Laporan tersebut diajukan terkait dugaan presiden FIFA dan UEFA tersebut dalam membantu kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Palestina yang diduduki.

Melansir ANTARA, Jumat (20/2/2026), pengaduan setebal 120 halaman itu dikirim ke Kantor Jaksa ICC pada 16 Februari 2026 lalu.

Dokumen tersebut diajukan oleh sejumlah kelompok advokasi, antara lain Irish Sport for Palestine, Scottish Sport for Palestine, Just Peace Advocates, Euro-Med Human Rights Monitor, dan Sport Scholars for Justice in Palestine.

Sejumlah pesepak bola Palestina, klub lokal, pemilik tanah, serta organisasi hak asasi manusia di Palestina turut tercantum dalam pengaduan tersebut.

Isi Tuduhan terhadap FIFA dan UEFA

Tuduhan berfokus pada partisipasi klub sepak bola Israel yang berbasis di permukiman di wilayah Palestina yang didukuki.

Dalam pernyataan bersama, pengadu menyebut aktivitas kompetisi berlangsung di area yang dipersengketakan.

“FIFA dan UEFA mengizinkan klub-klub tersebut bermain di liga yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sepak Bola Israel dan menggelar pertandingan di atas tanah yang disita,” demikian isi pernyataan tersebut.

“Mereka juga memberikan dukungan finansial dan struktural kepada klub-klub permukiman, beberapa di antaranya pernah bermain dalam kompetisi yang diselenggarakan UEFA,” imbuh pernyataan tersebut.

Israel sebelumnya menyatakan tidak sependapat dengan pandangan PBB dan Mahkamah Internasional terkait status hukum permukiman di Tepi Barat.

Hingga laporan ini dibuat, FIFA dan UEFA belum menyampaikan tanggapan resmi.

Proses Hukum di ICC

ICC berkedudukan di Den Haag, Belanda. Lembaga ini menangani perkara terkait kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta agresi.

Individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan organisasi, sementara lembaga tidak diadili sebagai badan hukum.

Pada Oktober lalu, Amnesty International mengirim surat terbuka kepada FIFA dan UEFA.

Surat tersebut mendesak agar Asosiasi Sepak Bola Israel disuspensi hingga klub dari permukiman di wilayah Palestina tidak lagi terlibat dalam liga.

Hanya saja, langkah tersebut ditunda setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang dimediasi Amerika Serikat pada 29 September 2025 lalu.

Kantor Jaksa ICC kini melakukan pemeriksaan awal untuk menilai aspek hukum pengaduan sebelum menentukan langkah berikutnya.