Pakar Beri Catatan Penting soal MoU MPR-MK Terkait Tafsir Konstitusi

Jurnal Indonesia - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang mengatur pelibatan MPR dalam tafsir konstitusi dan keputusan yang diambil oleh MK. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara pimpinan MPR dan MK yang berlangsung pada Rabu (8/7).

Awal Kejadian

Pimpinan MPR mengunjungi gedung MK untuk membahas kewenangan masing-masing lembaga terkait tafsir dan amendemen UUD 1945. Selain itu, mereka juga mengundang MK untuk menghadiri sidang tahunan MPR pada bulan Agustus mendatang.

Perkembangan

Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa MoU tersebut akan memungkinkan MPR untuk mendapatkan salinan keputusan MK dan terlibat dalam penyusunan amar keputusan. Menurutnya, hal ini penting agar MPR dapat memberikan pandangan dalam setiap pengambilan keputusan di MK.

Menanggapi MoU ini, pakar hukum tata negara, Herdiansyah Hamzah, memberikan catatan bahwa terdapat potensi MPR ingin menjadi lembaga penafsir tunggal terhadap konstitusi. Ia mencurigai bahwa pertemuan tersebut mengarah pada isu amendemen konstitusi, meskipun hal ini belum dapat dipastikan.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Violla Reininda, menambahkan bahwa penafsiran konstitusi oleh MPR seharusnya berada dalam ranah legislatif dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Ia juga menekankan bahwa pelibatan MPR dalam persidangan MK seharusnya sebagai pemberi keterangan, bukan sebagai pihak yang merumuskan putusan.

Kondisi Terakhir

Juru Bicara MK, Enny Nurbaningsih, mengonfirmasi bahwa sesuai dengan Pasal 54 UU MK, MPR dapat memberikan keterangan di MK jika diperlukan. Ia menyatakan bahwa tidak ada persoalan dalam hal ini, dan MK telah meminta keterangan MPR sebelumnya dalam kasus-kasus yang relevan.