Menghadapi Dinamika Geopolitik: Ketangguhan Politik Bebas Aktif Indonesia di Tahun 2025

Hubungan bilateral antara Indonesia dan China pada tahun 2025 memasuki fase krusial yang menuntut keseimbangan antara pragmatisme ekonomi dan ketegasan geopolitik. Hal ini menjadi tema utama dalam diskusi akhir tahun Forum Sinologi Indonesia (FSI) yang berlangsung pada 29 Desember 2025 di Jakarta.

Dalam forum tersebut, akademisi dan pakar sinologi menekankan perlunya Indonesia menerapkan strategi "hedging" atau pagar pelindung yang terukur dalam menjalin hubungan dengan China. Prof. Tuty Nur Mutia, Guru Besar Sinologi Universitas Indonesia, menyampaikan pandangan ini dengan menyoroti pentingnya ketegasan pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara.

Sejarah Hubungan Indonesia dan China

Prof. Tuty mengungkapkan bahwa hubungan antara Indonesia dan China merupakan salah satu relasi bilateral paling kompleks. Dia menjelaskan, sejak awal berdirinya kedua negara, hubungan ini telah melalui berbagai fase. Pada tahun 1950-an, terlihat adanya solidaritas dengan semangat non-blok yang dipengaruhi oleh kedekatan ideologis ala Sukarno. Namun, periode ketegangan muncul antara tahun 1965 hingga 1990, yang ditandai dengan pembekuan hubungan diplomatik pada tahun 1967 dan runtuhnya kepercayaan Indonesia terhadap China.

Dalam konteks tersebut, China dipersepsikan sebagai ancaman oleh Indonesia, yang menciptakan ketegangan dalam hubungan diplomatik. Memasuki tahun 1990-an, hubungan kedua negara mengalami normalisasi yang didasarkan pada kalkulasi ekonomi dan geopolitik, meskipun tetap diwarnai kehati-hatian.

Menuju Kemitraan Strategis

Sejak tahun 2000-an, hubungan Indonesia dan China bertransformasi menjadi "kemitraan strategis komprehensif". Prof. Tuty menekankan bahwa tantangan geopolitik dan isu kedaulatan, terutama terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di dekat perairan Natuna, tetap menjadi perhatian utama dalam hubungan kedua negara.

Strategi Hedging dalam Hubungan Bilateral

Melihat perkembangan hubungan ini, Prof. Tuty menilai bahwa di era kepemimpinan Prabowo, pemerintah Indonesia tetap memprioritaskan hubungan dengan China. Namun, strategi yang diterapkan adalah strategi hedging, yang ditandai dengan keterlibatan ekonomi yang hati-hati, diversifikasi mitra strategis, dan upaya menjaga otonomi kebijakan luar negeri.

Prof. Tuty menyatakan bahwa strategi ini sangat tepat untuk diimplementasikan. Dia menekankan pentingnya sikap pragmatis dalam hubungan dengan China, dengan tetap menjaga prinsip kedaulatan sebagai landasan utama.

“Sikap pragmatis dapat dipertahankan selama tetap terukur dan tegas, khususnya dalam hal kedaulatan,” tutup Prof. Tuty.