Harapan dan Kegelisahan Diaspora Indonesia: Tuntutan untuk Perubahan Nyata

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu baru-baru ini membagikan catatan mengenai hasil diskusi terbatas dengan diaspora Indonesia yang tergabung dalam Forum Tanah Air. Pertemuan tersebut berlangsung di Belanda, Paris, dan Swiss antara akhir Desember 2025 dan awal Januari 2026. Diskusi ini mencerminkan harapan dan kegelisahan diaspora terhadap perkembangan situasi di tanah air.

Cinta Tanah Air yang Tak Pudar

Said Didu menekankan bahwa meskipun banyak di antara mereka telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun, rasa cinta dan kepedulian terhadap Indonesia tetap terjaga. “Kepedulian ini dapat dilihat dari perhatian serius mereka terhadap isu-isu strategis dan masa depan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Isu Kemandirian Presiden Prabowo Subianto

Salah satu tema utama dalam diskusi adalah pertanyaan mengenai sejauh mana Presiden Prabowo Subianto dapat mengambil keputusan yang mandiri. Said Didu mencatat bahwa peserta diskusi mempertanyakan kemampuan Presiden untuk melakukan perubahan signifikan dan menegakkan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap merusak negara.

“Mereka merasa bahwa Presiden belum sepenuhnya lepas dari pengaruh jaringan kekuasaan lama, yang mereka sebut sebagai geng SOP—Solo, oligarki, dan aparat koruptif,” tambahnya.

Harapan di Tengah Kritik

Meskipun terdapat keraguan, Said Didu mencatat bahwa diaspora masih melihat harapan dalam kebijakan pemerintah. “Ada beberapa upaya yang mereka nilai positif, seperti pemberantasan korupsi, penertiban tambang dan sawit ilegal, serta penataan fiskal dan perbaikan BUMN,” ungkapnya.

Namun, ada juga kebijakan yang dianggap problematis, seperti program MBG, penetapan pejabat yang terkesan berdasarkan hubungan pribadi, dan penanganan isu penegakan hukum serta penanganan bencana banjir di Sumatera.

Tuntutan Dua Langkah Besar

Dari diskusi tersebut, Said Didu menyimpulkan adanya kesepakatan bahwa Presiden perlu mengambil dua langkah besar. Pertama, melakukan pemutusan total dari kebijakan yang telah terbukti salah dan meminta pertanggungjawaban para pelakunya. Kedua, melaksanakan Operasi Pengembalian Kedaulatan, yang bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan politik, ekonomi, hukum, wilayah, dan pengelolaan sumber daya alam kepada rakyat.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil diskusi, Said Didu menyatakan rencana untuk membentuk wadah koordinasi bernama Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR). “Kami mengajak semua komponen yang mencintai tanah air untuk bergerak bersama dalam menyelamatkan Indonesia,” ujarnya.

Kesimpulan

Catatan pertemuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kesabaran rakyat, termasuk yang berada di luar negeri, masih ada, terdapat tuntutan yang kuat untuk perubahan nyata. Said Didu menegaskan, “Kesabaran itu bukan tanpa batas, dan bangsa ini membutuhkan langkah berani untuk keluar dari kerusakan yang kian parah.”