Musrenbang RKPD 2027: Bupati Tetapkan Tiga Prioritas Pembangunan

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027, pada Selasa (7/4/2026), di ruang RPJPD Bapelitbang.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas mengatakan, sebagaimana dengan tema yang diusung pada Musrenbang RKPD tahun ini yakni “Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif-Inovatif Berbasis Digital untuk Peningkatan Layanan Publik dan Perwujudan Kesejahteraan Sosial yang Berkeadilan” menjadi landasan dalam menyinergikan perencanaan pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat.

“Hal ini penting untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Berau secara terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 memiliki posisi strategis sebagai tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Melalui musrenbang ini, pemerintah daerah menetapkan prioritas pembangunan yang akan diintegrasikan dengan program seluruh perangkat daerah.

Bupati menegaskan, arah kebijakan pembangunan daerah juga harus selaras dengan kebijakan nasional, termasuk program prioritas pemerintah pusat, serta visi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan program unggulan Pemkab Berau.

“Sinkronisasi ini dinilai penting, agar pembangunan daerah menjadi bagian integral dari sistem pembangunan nasional,” jelasnya.

Pemerintah pusat dijelaskannya, telah menetapkan sejumlah program prioritas nasional untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Daerah harus mampu menerjemahkannya sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah. Namun tak dipungkurinya, keterbatasan anggaran daerah di tengah banyaknya kebutuhan pembangunan.

“Saya meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lebih cermat dalam menentukan program prioritas, agar setiap kegiatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Perencanaan harus rasional, terukur, dan berbasis prioritas,” tegasnya.

Dalam arah pembangunan 2027, bupati menyoroti tiga fokus utama. Diantaranya, fokus pada penanganan stunting melalui intervensi lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kemudian, fokus selanjutnya yakni peningkatan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi berbasis digital dengan orientasi pada kepuasan masyarakat.

Serta, fokus penguatan pemulihan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

“Di sisi lain, saya juga mendorong sinergi dengan DPRD, termasuk upaya menarik dukungan anggaran dari tingkat provinsi, untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan,” jelasnya.

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menjaga konsistensi di kebijakan serta memastikan bahwa program yang direncanakan benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Sinergitas ini pun mesti dilakukan, karena mengingat kondisi keuangan ke depan yang serba tidak menentu dengan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat, sebagai dampak dari kondisi ekonomi global, yaitu peristiwa yang terjadi di Timur Tengah saat ini.