Indonesia Resmi Menjadi Presiden Dewan HAM PBB: Tantangan dan Harapan

Indonesia telah resmi dikukuhkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis, 8 Januari 2025. Dalam peran ini, Wakil Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, akan memimpin sidang serta proses internal Dewan HAM sepanjang tahun 2026.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menegaskan bahwa posisi strategis ini akan digunakan untuk mendorong tata kelola HAM global yang lebih dialogis, konstruktif, dan berbasis pada kerja sama multilateral yang inklusif. Indonesia berkomitmen untuk menjalankan kepresidenan Dewan HAM PBB dengan pendekatan yang inklusif, objektif, dan transparan.

Dalam taklimat media yang berlangsung di Jakarta, Direktur Hak Asasi Manusia dan Migrasi Kemlu RI, Indah Nuria Savitri, mengungkapkan bahwa Indonesia akan aktif berkomunikasi dan berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan di Dewan HAM untuk menjalankan mandat tersebut. "Ini adalah satu mandat yang sangat prestisius dan tentu saja datang dengan tanggung jawab besar, mengingat situasi geopolitik saat ini cukup berwarna serta dinamika tinggi yang dihadapi Dewan HAM," ujarnya.

Indah menambahkan, kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB mencerminkan rekam jejak panjang negara ini dalam upaya perbaikan, baik di dalam negeri maupun di tingkat kawasan dan internasional. Indonesia terpilih sebagai calon tunggal dari kawasan Asia-Pasifik untuk menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, yang akan ditetapkan secara formal dalam sidang Dewan HAM di Jenewa pada 8 Januari 2026.

Namun, terpilihnya Indonesia sebagai presiden Dewan HAM PBB juga bersamaan dengan sejumlah kritik terhadap kondisi hak asasi manusia di dalam negeri. Amnesty Internasional menyatakan bahwa situasi HAM di Indonesia dari Januari hingga Desember 2025 mengalami erosi yang paling parah sejak era reformasi. LSM tersebut mencatat maraknya pelanggaran hak-hak sipil, politik, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk efisiensi anggaran yang mengganggu ekonomi masyarakat.

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menyatakan bahwa tahun ini ditutup dengan buruknya reaksi pemerintah terhadap penanganan bencana ekologis di Sumatra, yang mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam menghadapi krisis kemanusiaan. Ia juga menyoroti watak represif yang terlihat dalam kekerasan militer di Aceh baru-baru ini.