HAM Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dalam Rapat Kerja di Singkawang

SINGKAWANG – Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri RI), Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar utama dalam visi pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam Asta Cita pemerintah.

Hal itu disampaikan Bima Arya dalam Rapat Kerja Pemerintah Daerah di Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2025, yang digelar di Ballroom Hotel Swiss-Belinn, Singkawang, Kalbar, Kamis (13/11/2025).

Rapat kerja tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Mugiyanto, serta Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Peringatan Hari HAM Sedunia ke-77 Tahun 2025, dengan tema Pemerintah Daerah dan Hak Asasi Manusia, Dari Komitmen ke Implementasi.

“Komitmen terhadap HAM merupakan pilar utama dalam visi pembangunan nasional. Semua program prioritas, dari ketahanan pangan, MBG, hingga penyediaan lahan untuk sekolah rakyat, adalah bentuk pemenuhan hak asasi dasar rakyat Indonesia,” tegas Bima Arya dalam sambutannya.

Ia juga mendorong para kepala daerah untuk memastikan semangat pemajuan HAM diterjemahkan secara nyata hingga ke level pemerintahan paling bawah.

“Visi HAM tidak boleh berhenti di kepala daerah saja. Harus sampai ke lurah dan camat. Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk tidak melaksanakan pemajuan HAM,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bima Arya turut memuji Kota Singkawang sebagai model kota toleran dan teladan dalam menjaga keberagaman. Ia bahkan menyebut Balai Kota Singkawang sebagai balai kota termahal di dunia, bukan karena anggarannya, tetapi karena keberanian dan nilai yang diwakilinya.

“Ada Rp500 miliar pun belum tentu seorang wali kota berani memahat kata-kata ‘The Most Tolerant City’ tanpa menuai protes. Singkawang berani, dan itulah legitimasi serta inspirasi bagi daerah lain,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran kedua wakil menteri beserta rombongan di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Singkawang yang dikenal luas sebagai kota paling toleran di Indonesia.

“Kalimantan Barat adalah miniatur Indonesia. Kita hidup berdampingan dalam keberagaman suku, agama, dan budaya. Toleransi dan gotong royong adalah nilai-nilai yang harus kita jaga dan wariskan,” katanya.Menurutnya, pemajuan HAM tidak hanya soal regulasi atau kebijakan, tetapi juga bagaimana pemerintah memperlakukan manusia dengan adil, setara, dan bermartabat.

Ia juga menyoroti kemajuan pembangunan manusia di Kalimantan Barat sebagai bukti nyata kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar tahun 2025 mencapai 72,09, meningkat 0,90 poin atau 1,26 persen dari tahun sebelumnya. Angka kemiskinan menurun menjadi 6,16 persen, dan Gini Ratio berada di 0,316. Ini tanda pemerataan semakin baik,” paparnya.

Namun, Norsan juga mengingatkan masih adanya tantangan di bidang HAM, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi sosial, serta pelayanan publik yang belum sepenuhnya ramah HAM.