Eddy Soeparno: Tata Kelola Kuat Kunci Sukses Penerapan ESG

JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa aspek tata kelola atau governance harus menjadi fondasi terpenting dalam penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Pandangan tersebut ia sampaikan saat tampil sebagai pembicara dalam ESG Forum yang digelar di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.

Forum tersebut turut dihadiri Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofiq. Dalam kesempatan itu, Eddy menekankan bahwa penguatan tata kelola tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan penerapan ESG secara menyeluruh.

Ia menegaskan bahwa fokus pada governance bukan berarti mengesampingkan aspek lingkungan dan sosial. Namun, menurutnya, saat ini perhatian lebih perlu diarahkan pada penerapan aturan dan penegakan hukum yang konsisten.

“Tanpa mengecilkan peran lingkungan dan sosial, sudah waktunya kita menaruh perhatian lebih serius pada tata kelola, terutama dalam konteks penegakan hukum,” ujar Eddy.

Eddy menjelaskan, pengelolaan lingkungan dan perlindungan sosial hanya akan berjalan efektif jika didukung kepatuhan terhadap hukum serta sanksi tegas bagi pelanggar. Ia mengingatkan bahwa krisis iklim yang sedang berlangsung meningkatkan risiko bencana akibat rusaknya ekosistem.

“Banjir, curah hujan ekstrem, kekeringan, hingga kebakaran hutan berpotensi makin meluas jika penataan lingkungan tidak diiringi pengawasan dan penegakan hukum yang kuat. Kejahatan terhadap ekologi sudah saatnya dijatuhi hukuman yang berat,” paparnya.

Selain itu, Eddy juga menyoroti pentingnya kerangka hukum yang secara khusus mengatur isu perubahan iklim. Ia menilai regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi tantangan krisis iklim secara menyeluruh.

“Untuk mendukung transisi energi dan upaya penurunan emisi gas rumah kaca, kita membutuhkan payung hukum yang mengatur pengelolaan iklim dan pengurangan emisi di berbagai sektor, mulai dari industri, transportasi, pertanian hingga energi. Apakah nanti berbentuk undang-undang baru atau revisi UU Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, itu akan dibahas secara mendalam di DPR,” jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Eddy menekankan bahwa agenda transisi energi, aksi iklim, dan penerapan ESG harus berjalan seiring dan saling menguatkan. Menurutnya, dukungan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar pertumbuhan ekonomi nasional ke depan tidak hanya tinggi, tetapi juga berkelanjutan dan berkualitas.

EDDY ESG soeparno

Writer: BenEditor: Bas

Ikuti Kami

Navigasi pos

Pos sebelumnya Polisi Temukan Motor dan Tas Berisi Kapak Milik Anak Korban Pembunuhan di Desa Golan

Pos berikutnya Komisi VII DPR Kritik Menpar Widiyanti yang Pilih Medsos untuk Menjawab DPR