DPRD Kaltim Dorong Swasembada Pangan untuk Kemandirian Nasional

SAMARINDA – Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), menyoroti pentingnya Provinsi Kaltim mencapai swasembada pangan. Dengan luas lahan yang mencukupi dan dukungan pemerintah serta sarana prasarana yang memadai, Kaltim harus mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

“Ketahanan pangan adalah masalah krusial yang memengaruhi nasib suatu bangsa. Hal ini bukan perkara sepele,” kata Samsun dalam pernyataan tertulisnya di Samarinda pada Senin (09/10/2023).

Samsun menekankan bahwa ada dua krisis yang sangat perlu diwaspadai di dunia saat ini, yaitu krisis pangan dan krisis energi. Oleh karena itu, Indonesia harus bergerak menuju kemandirian pangan dan tidak lagi bergantung pada impor bahan makanan dari luar negeri.

“Ingatlah, negara lain juga memiliki keterbatasan dan akan lebih mengutamakan produksi pangan untuk konsumsi dalam negeri,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.

Menurut Samsun, visi ketahanan pangan ini sejalan dengan misi PDI-P, yaitu mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Dia merujuk pada program food estate yang sedang dilaksanakan di Kaltim sebagai salah satu langkah menuju swasembada pangan.

“Kaltim adalah surga bagi pertanian, dengan luas dan kesuburan tanahnya. Program food estate tidak hanya mencakup tanaman padi, tetapi juga tanaman pokok pengganti nasi, seperti talas, singkong, dan lainnya, secara terencana dan menyeluruh,” jelasnya.

Samsun menambahkan bahwa setiap kader PDI-P diwajibkan menanam sembilan tanaman pokok di lahan yang tersedia, sebagai upaya untuk mendukung ketahanan pangan. Hal ini dilakukan tanpa mengesampingkan perhatian terhadap politik.

“Kami tidak hanya berpikir tentang politik, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat. Kami mengingat pesan Bung Karno bahwa masalah pangan adalah masalah nasional,” tambahnya.

Samsun juga mengapresiasi Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Kutai Kartanegara (Kukar) yang menjadi penyuplai bahan pangan terbesar di wilayah Kaltim dari 10 kabupaten/kota. Dia berharap potensi ini dapat ditingkatkan melalui program-program pertanian yang lebih fokus.

Menurutnya, penting untuk mendukung pertanian modern dan pertumbuhan petani milenial. Pemerintah harus memastikan sarana prasarana pertanian terpenuhi dengan baik dan mencegah alih fungsi lahan pertanian.