Wabup Sleman Tinjau Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Prambanan

Jurnal Indonesia - PORTAL JOGJA – Wakil Bupati Sleman yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sleman, Danang Maharsa, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penanggulangan kemiskinan di Kapanewon Prambanan, Kamis (26/2). Kegiatan tersebut digelar di Kantor Kapanewon Prambanan bersama jajaran TKPK Kabupaten Sleman.

Monev dilakukan untuk memastikan program penurunan angka kemiskinan di tingkat wilayah berjalan efektif dan tepat sasaran. Berdasarkan data, angka kemiskinan di Kapanewon Prambanan menunjukkan tren penurunan, dari 11,15 persen pada 2023 menjadi 9,24 persen pada 2025.

Dalam kegiatan tersebut, monev dikemas melalui diskusi bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), lurah, dan dukuh. Fokus pembahasan meliputi validasi dan graduasi data warga miskin, serta optimalisasi potensi lokal guna mempercepat pengentasan kemiskinan.

Danang menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan secara kolaboratif dari tingkat kabupaten hingga padukuhan. Ia menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

"Menurunkan kemiskinan bukan sekadar angka, tapi tugas kita bersama. Saya mengapresiasi keberanian wilayah melakukan graduasi data. Jangan ada rasa sungkan untuk mencoret warga yang sudah mampu agar tercipta keadilan data," jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kejujuran dan ketepatan data melalui mekanisme Musyawarah Kalurahan (Muskal) sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan kelayakan penerima bantuan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah adanya warga yang sudah mampu namun masih tercatat sebagai penerima bantuan.

Sementara itu, Panewu Anom Kapanewon Prambanan, Sigit Yasien, menyampaikan bahwa pihaknya memprioritaskan sinergi dengan sektor pariwisata, termasuk kawasan Tebing Breksi, untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Strategi tersebut dilakukan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan penyaluran bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan.

Selain itu, program beasiswa pendidikan dan bimbingan belajar gratis di tingkat kalurahan juga digulirkan untuk memutus rantai kemiskinan. Upaya lain mencakup bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta pelaksanaan kegiatan padat karya.

Penguatan ekonomi masyarakat turut didorong melalui pinjaman tanpa agunan dari BumKalMa Roro Jonggrang dan pemanfaatan tanah kas desa untuk sektor pertanian. Pelatihan UMKM bagi kelompok PKH juga terus dilakukan guna mendorong kemandirian ekonomi warga.