Bupati Haerul Warisin Fokus Tekan Kemiskinan dalam Safari Ramadan di Wanasaba

Jurnal Indonesia - WARTALOMBOK - Bupati Haerul Warisin didampingi Forkopimda dan sejumlah pimpinan OPD melanjutkan Safari Ramadan Pemerintah Daerah Tahun 1447 H/2026 M di Dusun Gerisak, Desa Wanasaba Daya, Kecamatan Wanasaba, Selasa 24 Februari 2026. Kegiatan yang berlangsung di Masjid At-Taqwa itu menjadi momentum silaturahmi sekaligus penegasan arah pembangunan Lombok Timur ke depan.

Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi kondisi Kecamatan Wanasaba yang dinilai memiliki angka kemiskinan relatif kecil. Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari kemampuan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi daerah, khususnya di sektor pertanian dan peternakan.

“Wanasaba ini maju karena masyarakatnya mampu memaksimalkan potensi yang ada,” ujarnya. Ia bahkan menyebut Kecamatan Sembalun sebagai wilayah yang juga terbebas dari kemiskinan. Ke depan, ia berharap semakin banyak kecamatan yang mengikuti jejak tersebut sehingga angka kemiskinan di Lombok Timur terus menurun.

Bupati juga mengungkapkan bahwa selama hampir setahun kepemimpinannya, ia lebih banyak fokus melakukan lobi ke pemerintah pusat guna menarik anggaran pembangunan. Langkah itu diambil menyusul keterbatasan fiskal daerah akibat pemangkasan dana dari pusat.

“Karena kita mau bangun Lombok Timur ini. Kita kurang uang, dan uang itu adanya di menteri-menteri di Jakarta,” tegasnya.

Upaya tersebut membuahkan hasil, salah satunya dengan hadirnya program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) senilai Rp23 miliar yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selain itu, keberadaan SPPG juga dinilai strategis karena selain menyediakan asupan makanan bagi siswa, turut membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Menurutnya, penciptaan lapangan kerja menjadi kunci utama dalam menekan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. “Kalau semua masyarakat Lombok Timur dapat bekerja, maka itu bukti kita menuju kesejahteraan,” ucapnya optimistis.

Tak hanya itu, Pemda juga tengah berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait 97 ribu warga yang dihapus dari kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah daerah berupaya agar mereka kembali terakomodasi sebagai penerima bantuan iuran dari pusat.