Persentase Kemiskinan Sumatera Utara Capai 7,24 Persen, Masih di Bawah Rata-rata Nasional

Jurnal Indonesia - RRI.CO.ID, Medan - Kepala Bidang Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Ika Hardina Lubis, menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin di Sumatera Utara masih berada di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode September 2025, persentase kemiskinan di Sumatera Utara tercatat sebesar 7,24 persen.

“Kalau kita bandingkan dengan angka nasional, persentase kemiskinan Indonesia berada di 8,25 persen. Artinya, Sumatera Utara masih lebih rendah dari rata-rata nasional,” ujar Hardina pada konferensi pers, Kamis, 26 Februari 2026.

ia menyebut Sumatera Utara berada pada peringkat ke-17 terendah dari 38 provinsi di Indonesia berdasarkan persentase penduduk miskin. Meski demikian, Hardina mengakui secara year on year belum terjadi penurunan signifikan.

“Secara tahunan, dari September 2024 ke September 2025 justru terjadi kenaikan tipis sebesar 0,05 poin persentase, dari 7,19 persen menjadi 7,24 persen,” ucapnya.

Hardina menambahkan, secara absolut jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara masih tergolong besar, yakni mencapai sekitar 1,28 juta jiwa. Namun, kondisi tersebut dinilainya sejalan dengan jumlah penduduk Sumatera Utara yang juga termasuk terbesar di Indonesia.

“Jumlah penduduk kita merupakan yang terbesar keempat secara nasional. Jadi, kalau dilihat dari jumlah orang miskin secara absolut, itu linear dengan jumlah penduduk yang memang besar,” katanya.

Berdasarkan sebaran wilayah, Hardina memaparkan daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Simalungun. “Kalau kita lihat dari sisi jumlah, lima besar penduduk miskin itu ada di daerah-daerah dengan populasi besar,” ujarnya.

Sementara, untuk daerah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit, Hardina menyebut Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Sibolga, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, dan Kota Padangsidimpuan.

Ia menegaskan, data kemiskinan tersebut merupakan agregat dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara dan tidak dapat dilepaskan dari dinamika kependudukan masing-masing daerah.