Satu Tahun Farhan: Penurunan Kemiskinan dan Tantangan Sanitasi di Bandung

RRI.CO.ID, Bandung – Memasuki satu tahun kepemimpinan Wali Kota Bandung M Farhan menyampaikan, sejumlah capaian sekaligus tantangan yang masih dihadapi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Salah satu capaian yang disoroti adalah penurunan angka kemiskinan, meski persoalan ketimpangan dan kemiskinan ekstrem masih menjadi pekerjaan rumah.

Farhan menjelaskan, penurunan kemiskinan tercermin dari berkurangnya jumlah warga yang berada di desil 1 hingga 5. Namun demikian, dinamika di lapangan menunjukkan adanya pergeseran dari kelompok desil 4 dan 3 ke desil 2 dan 1, yang masuk kategori sangat miskin dan miskin ekstrem.

“Karena rasio gini kita walaupun turun dari 0,44 menjadi 0,42, masih cukup tinggi dan belum ideal. Itu tantangan berikutnya,” ujar Farhan, Kamis 19 Februari 2026.

Menurutnya, penurunan rasio gini memang menjadi sinyal positif, tetapi angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kota Bandung pun terus berupaya memperkuat intervensi sosial dan ekonomi agar kelompok rentan tidak semakin terpuruk.

Selain kemiskinan, persoalan stunting juga menjadi perhatian serius. Farhan mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan melalui program SisKamling dan Laci RW, sekitar 27 persen rumah di Kota Bandung belum memiliki septic tank.

Kondisi ini berdampak langsung pada tingginya kasus diare di masyarakat. “Akibatnya apa? Diare tinggi. Ketika diare tinggi, dampaknya stunting,” jelasnya.

Masalah sanitasi yang belum tertangani secara menyeluruh ini dinilai menjadi akar persoalan kesehatan lingkungan. Tidak hanya memicu stunting, rumah tidak layak huni (rutilahu) dengan ventilasi dan pencahayaan buruk juga berkontribusi terhadap tingginya kasus Tuberkulosis (TBC).

“Rutilahu juga masih banyak. Banyak rumah yang ventilasi dan pencahayaannya buruk. Dampaknya TBC tinggi. Itulah tantangan yang kita hadapi. Namun alhamdulillah, semuanya tetap berjalan baik,” katanya.

Farhan menyebut, angka 27 persen rumah tanpa septic tank tersebut sudah bertahan selama lima tahun dan belum menunjukkan penurunan signifikan. Ia menduga ada persoalan keberpihakan anggaran dalam penanganannya.

Sebagai solusi, Pemkot Bandung tengah mendorong pembangunan septic tank komunal maupun biotank yang lebih terjangkau. Jika sebelumnya satu septic tank konvensional menelan biaya sekitar Rp21 juta untuk 3–5 rumah, kini biotank dapat dibangun dengan biaya sekitar Rp15 juta.

Namun tantangan lain muncul di kawasan padat penduduk. Banyak rumah yang toiletnya berada di belakang rumah dan menghadap sungai, sementara septic tank berada di depan gang. Untuk memindahkan saluran pipa ke depan, warga harus mengeluarkan biaya sekitar Rp5 juta angka yang tidak terjangkau bagi sebagian masyarakat.

“Karena itu, kita akan mencari mekanisme seperti program Rutilahu untuk membantu pembiayaan tersebut,” ucapnya.

Sebaran rumah tanpa septic tank hampir merata, terutama di wilayah yang dilintasi sungai. Upaya membangun septic tank di atas sungai pernah dicoba, tetapi tidak bertahan karena terbawa arus. Bahkan, infrastruktur perpipaan yang dibangun pada masa Bandung Urban Development Project (BUDP) kini, setelah lebih dari 30 tahun, banyak yang mengalami kerusakan.

Di sektor lingkungan, persoalan sampah juga menjadi sorotan utama. Farhan menilai langkah Menteri Lingkungan Hidup sejatinya merupakan bentuk dukungan, bukan hukuman bagi daerah.

“Dengan begitu, kini kita memiliki parameter kuantitatif yang jelas dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah,” paparnya.

Penilaian tersebut mencakup aspek penganggaran, sumber daya manusia (SDM), ketersediaan lahan, hingga kualitas pengolahan sampah. Selama ini, menurut Farhan, paradigma yang berkembang hanya sebatas memastikan sampah terolah, tanpa memperhatikan proses, dampak lingkungan, dan nilai tambah produk daur ulang.

Ia mengakui, Kota Bandung masih memiliki skor rendah dalam kapasitas SDM, partisipasi masyarakat, serta kualitas pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi. Perbaikan di sektor ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

Ke depan, Pemkot Bandung berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari penguatan program sanitasi, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga peningkatan kualitas pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.

Farhan menegaskan, tantangan yang ada bukanlah hambatan, melainkan pijakan untuk memperkuat kebijakan yang lebih tepat sasaran,“ Ini tantangan yang akan kita benahi, sambil terus menggerakkan SisKamling,” tandasnya.