DPRD Jabar Dorong Pemerintah Siapkan Program Pengentasan Kemiskinan

RADARBANDUNG.id, BANDUNG- DPRD Jawa Barat menyoroti Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus segera menyiapkan program pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas. Pembenahan tata ruang pun harus tetap menjadi perhatian.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengatakan tingkat kepuasan publik berdasarkan survey yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia harus diapresiasi. Namun, bukan berarti pihak eksekutif lengah.

Dalam survey tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berada di angka 95 persen. “95 persen lebih ya Alhamdulillah, karena pemerintah daerah, gubernur dan DPRD menjadi satu kesatuan terkait bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ono, Rabu (18/2).

“Tapi jujur kita akui, Jawa Barat masih banyak problem yang belum terselesaikan terutama soal perekonomian. Tapi DPRD dan gubernur sudah sepakat menyusun prioritas pembangunan dari tahun pertama sampai 2030 nanti,” dia melanjutkan.

Ia menerangkan, pada tahun 2025 fokus pembangunan diarahkan pada infrastruktur dasar seperti jalan, penerangan jalan umum (PJU), jembatan hingga infrastruktur pendidikan.

Memasuki 2026, sembari menjalankan program pemerataan infrastruktur, APBD pun diarahkan untuk membantu pemerintah kabupaten dan pemerintah kota memperbaiki jalan rusak sebagai fondasi penguatan ekonomi daerah.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur akan membentuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, ia akan terus memantau program yang sudah diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di antaranya, program “Cari Gawe” sebagai upaya menekan angka pengangguran.

“Ada beberapa pusat industri baru yang sedang dibangun terutama di kawasan Rebana, sehingga kita ingin pastikan tenaga kerja yang ada sesuai dengan kebutuhan industry,” jelas Ono.

Ono menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi juga harus diimbangi kepastian tata ruang dan pengendalian alih fungsi lahan. Ia menyebut evaluasi RTRW, moratorium tambang, hingga penataan kawasan industri dan perumahan menjadi langkah penting agar dunia usaha memiliki kepastian.

DPRD akan terus mengawasi struktur APBD, khususnya organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan ekonomi, agar anggaran benar-benar berdampak pada pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan.

“Walaupun kemarin sudah ada penurunan angka kemiskinan walau tidak signifikan, ini jadi catatan DPRD yang tentunya kita menjalankan fungsi kita yang akan diselaraskan dengan kebijakan gubernur,” tegasnya.