Transformasi Public Affairs di PRIA 2026: Membangun Kepercayaan dan Keberlanjutan Bisnis

JAKARTA, HUMASINDONESIA.ID – Kategori Public Affairs (PA) dalam ajang PR INDONESIA Awards (PRIA) 2026 menunjukkan antusiasme peserta yang tinggi. Dewan juri menilai bahwa peserta berasal dari berbagai latar belakang industri berhasil menerapkan manajemen pemangku kepentingan dengan baik.

Elaborasi Praktik dan Teori

Budi Rizanto Binol, Managing Director Kinanti Consultant dan salah satu juri, menyatakan bahwa presentasi peserta menunjukkan hubungan yang kuat antara praktik terbaik di lapangan dan teori akademik. "Peserta kategori PA telah menunjukkan praktik terbaik dalam manajemen pemangku kepentingan dan memperlihatkan inovasi serta penyesuaian dengan bidang industri," ujarnya.

Pergeseran Pola Pikir Peserta

Tria Patrianti, Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga juri, mencatat adanya pergeseran positif dalam pola pikir peserta. "Mereka mulai menjadikan PA sebagai strategi untuk menghadirkan suara publik dalam proses kebijakan korporasi dan lembaga," katanya.

Kepentingan Kepercayaan dan Keberlanjutan

Intan Maria Lewiayu Vierke, Peneliti Politeknik APP Jakarta Kemenperin, menekankan pentingnya aspek kepercayaan dalam penilaian juri. "Kami mencari institusi yang mampu menunjukkan dampak terukur dari sisi kepercayaan dan keberlanjutan, bukan hanya dokumen formalitas," tegasnya.

Peran Strategis di Masa Depan

Ketua Umum Indonesia Public Affairs Community, Arie Nauvel, menilai bahwa peran PA semakin penting sebagai garda terdepan organisasi. Ia menekankan bahwa tantangan ke depan tidak hanya terfokus pada politik, tetapi juga pada adaptasi model bisnis terhadap perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya alam.

Kemampuan Membaca Situasi Sosial

Arie menambahkan bahwa organisasi yang sukses adalah yang memiliki tim PA yang mampu membaca situasi sosial dengan baik. Kemampuan ini menjadi dasar bagi pimpinan untuk mengambil keputusan yang tepat di tengah ketidakpastian. "PA harus memberikan masukan strategis agar bisnis dapat beradaptasi," ujarnya.

Transparansi dan Pertanggungjawaban

Tria menutup catatan juri dengan menekankan pentingnya peran PA yang harus beralih dari sekadar pengelola akses kekuasaan menjadi perancang kepercayaan publik dalam sistem kebijakan. "Praktik ini harus transparan, mematuhi regulasi, dan dapat dipertanggungjawabkan demi menjaga keberlangsungan organisasi," pungkasnya.