Sekda Tanjungpinang Dorong Kolaborasi untuk Turunkan Angka Kemiskinan

Unduh Gambar

Prokompim Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-Kepri, guna membahas kondisi kemiskinan terkini serta penguatan sinkronisasi data antar daerah agar program penanganan lebih tepat sasaran. Hadir Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, S.Hut, di Gedung Daerah, Selasa (25/11).

Dalam rapat tersebut, Sekda Zulhidayat, memaparkan persentase penduduk miskin di Tanjungpinang menurun dari 9,37 persen pada 2020 menjadi 5,96 persen pada 2025, meski masih di atas rata-rata provinsi.

Menurutnya, tingkat kemiskinan di Tanjungpinang relatif tipis, sehingga intervensi yang tepat dapat memberikan dampak cepat.

“Kalau intervensinya masif, kita punya peluang besar mengangkat masyarakat yang berada sedikit di bawah garis kemiskinan menjadi tidak miskin. Ini akan sangat berpengaruh pada angka kemiskinan provinsi, karena effort-nya lebih ringan dibanding daerah lain,” tambahnya.

Ia juga mengangkat kembali pentingnya kolaborasi, termasuk pengalaman program 2:1 antara provinsi dan kabupaten/kota yang pernah berjalan efektif mendukung intervensi di lapangan.

“Kami berharap muncul lagi gagasan seperti itu untuk mendukung daerah yang kontribusinya signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan provinsi, khususnya Tanjungpinang,” ucapnya.

Terkait persoalan data, Sekda Zulhidayat menyampaikan masih ada ketidaksesuaian antara DTSEN dan data kependudukan yang berdampak pada validasi penerima program.

“Sering sekali saat penyisiran, nama di data tidak ditemukan di lapangan. Kita perlu satu data yang benar-benar selaras, data Disduk dengan DTSEN tersinkronisasi dengan baik,” paparnya.

Wakil Gubernur Kepri selaku Ketua TKPK, Nyanyang Haris Pratamura, menyebut rapat ini menjadi momentum penting menyatukan langkah percepatan penurunan kemiskinan di seluruh wilayah Kepri.

“Pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan III 2025 mencapai 7,48 persen, tertinggi di Sumatera. Namun penurunan kemiskinan belum optimal karena persoalan data dan disparitas antarpulau. Ini yang harus kita perbaiki bersama,” ujarnya.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kepri mencapai 2,27 juta jiwa, dengan penduduk miskin sebesar 117,28 ribu orang atau 4,44 persen. IPM berada di angka 80,53, Gini Ratio 0,382, dan inflasi 3,01 persen.

Ia menyampaikan tren pembangunan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat terus membaik, tetapi kondisi geografis kepulauan masih menjadi tantangan dalam akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan transportasi.

“Kerja kolaboratif melalui TKPK menjadi simpul yang menghubungkan program lintas sektor, sehingga intervensi penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan. Setiap daerah punya karakter masalah yang berbeda, jadi pendekatannya tidak bisa disamakan,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Kepri, lanjutnya, berkomitmen penuh dalam percepatan penurunan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, melalui kebijakan terpadu berbasis data dan harmonisasi program pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar tidak tumpang tindih serta benar-benar menyentuh rumah tangga miskin.

“Penguatan data juga menjadi fokus, termasuk verifikasi berkala untuk menghindari data ganda dan tidak valid, sehingga penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan program intervensi lebih tepat sasaran,” sebutnya.

Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Setdako Tanjungpinang

Postingan sebelumnya

Penataan Wilayah, Wawako Ariza Pelajari Strategi Penanganan Kawasan Kumuh

Postingan selanjutnya

IKK Award, Lis Dorong Peningkatan Mutu Kebijakan Daerah