Satu Tahun Kepemimpinan Kang DS-Ali Syakieb: IPM Meningkat, Kemiskinan Turun, Tantangan Fiskal Menghadang

SATUMEDIA.ID – Pasangan Dadang Supriatna (Kang DS) dan Ali Syakieb genap satu tahun menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung periode 2025–2030, Jumat (20/2/2026). Di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) hampir Rp 1 triliun, duet yang diusung Koalisi Bedas ini mengklaim sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif.

Kang DS–Ali Syakieb dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada 20 Februari 2025, bersama kepala daerah lainnya hasil Pilkada serentak.

Dalam setahun pemerintahan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung meningkat menjadi 76,4 poin. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Angka kemiskinan juga turun dari 6,40 persen menjadi 6,04 persen. Pemerintah Kabupaten Bandung menargetkan kemiskinan terus ditekan hingga 5,48 persen pada 2027.

Dari sisi ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tercatat stabil di angka 5,04 persen. Inflasi daerah pun terkendali di level 1,24 persen, lebih rendah dibanding rata-rata inflasi Jawa Barat.

“Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, alhamdulillah kami dapat menciptakan lapangan kerja baru melebihi target. Dari target 10.000 tenaga kerja baru per tahun, kami berhasil menyerap 11.867 orang,” ujar Dadang Supriatna saat Rakor Bulanan di Rumah Dinas Bupati Bandung, Jumat (20/2/2026).

Di sektor infrastruktur, Pemkab Bandung mencatat realisasi jalan mantap sepanjang 1.125,53 kilometer atau 85,74 persen dari total jaringan jalan kabupaten. Selain itu, delapan jembatan baru telah dibangun dan 20 jembatan direhabilitasi.

“Insya Allah sekitar 14 persen lagi jalan yang masih rusak akan kami selesaikan dalam tiga tahun ke depan,” kata Kang DS.

Ia memastikan alokasi anggaran sebesar Rp 1,4 triliun disiapkan dalam tiga tahun untuk menuntaskan persoalan infrastruktur jalan.

Di balik capaian tersebut, Pemkab Bandung menghadapi tantangan berat pada Tahun Anggaran 2026. Alokasi TKD dipangkas dari Rp 3,6 triliun menjadi Rp 2,6 triliun.

Menurut Kang DS, selisih hampir Rp 1 triliun itu memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi besar-besaran pada belanja non-prioritas.

“Kami mengurangi perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak mendesak. Anggarannya dialihkan untuk belanja visi-misi dan program yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Saat ini, Pemkab Bandung fokus merealisasikan visi-misi dan 57 rencana aksi yang menjadi janji politik pasangan tersebut.

Sejumlah program unggulan tetap berjalan, antara lain insentif bagi 17.000 guru ngaji, pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan, Beasiswa ti Bupati (Besti), serta perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu).

Pada tahun pertama kepemimpinan, sebanyak 3.524 unit rutilahu telah diperbaiki. Secara kumulatif dalam 4,5 tahun terakhir, total 32.851 unit rumah telah direnovasi.

Pemkab Bandung juga tengah menyiapkan pembangunan Bandung Bedas Convention Center di Tegalluar yang terintegrasi dengan Stasiun Kereta Cepat Whoosh. Proyek ini kini memasuki tahap Detailed Engineering Design (DED) setelah studi kelayakan rampung.

“Fasilitas ini akan menjadi pusat pelayanan publik terpadu untuk memecah konsentrasi layanan agar warga wilayah timur lebih terlayani,” kata Dadang.

Kang DS menyebut lebih dari 40 persen program daerah selaras dengan agenda pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Alhamdulillah berbagai program yang kami jalankan selaras dengan program Presiden. Semoga yang kami berikan selama setahun ini bermanfaat dan berkah bagi masyarakat,” ujar dia.*