APBD 2025 Lamongan Disetujui untuk Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan

Jurnal Indonesia - Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Ketua DPRD Lamongan Mukhammad Freddy Wahyudi menandatangani persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Senin (6/7/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

A A A

LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – DPRD Lamongan bersama Pemerintah Kabupaten Lamongan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Lamongan yang digelar pada Senin (6/7/2026).

Persetujuan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Ketua DPRD Lamongan Mukhammad Freddy Wahyudi. Sebelum disahkan, rancangan tersebut telah melalui pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai mekanisme yang berlaku.

Bupati Yuhronur Efendi mengatakan proses persetujuan Raperda menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan keseimbangan antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Langkah ini menegaskan berjalannya mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu, pelaksanaan APBD 2025 diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan strategis. Pemerintah daerah juga berupaya mengoptimalkan pendapatan untuk mendukung program-program prioritas.

Ia menjelaskan realisasi pendapatan daerah diperkuat melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan dana transfer pemerintah pusat, serta sumber pendapatan sah lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah berbagai kebutuhan pembangunan.

“Sepanjang tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Lamongan konsisten menjaga keseimbangan antara kapasitas fiskal dan pengentasan berbagai isu strategis daerah. Dari sisi pendapatan daerah, realisasi berhasil dioptimalkan melalui penguatan PAD, optimalisasi dana transfer pemerintah pusat, serta sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah,” jelasnya.

Dari sisi belanja, anggaran difokuskan pada pelayanan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi daerah, hingga program pengentasan kemiskinan. Fokus tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pak Yes menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, pengelolaan APBD tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi juga pada hasil dan dampak pembangunan.

“Langkah ini menjadi komitmen Pemkab Lamongan agar setiap rupiah anggaran mampu memberikan manfaat langsung bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.

Dengan disepakatinya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, proses pengelolaan keuangan daerah memasuki tahapan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan terus menjaga sinergi agar kebijakan anggaran tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

“Mari kita maknai setiap proses yang telah dilalui ini sebagai ikhtiar kolektif antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran senantiasa berorientasi pada kinerja, pemanfaatan, serta keberlanjutan pembangunan demi terwujudnya kejayaan Lamongan,” pungkas Pak Yes.