Reformasi Anggaran Makan Bergizi Gratis untuk Menutup Jurang Pendidikan di Indonesia

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah masih menjadi perdebatan hangat di kalangan akademisi dan pemerhati kebijakan. Di tengah diskusi mengenai efektivitas program tersebut, Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) merilis temuan yang menunjukkan bahwa realokasi anggaran MBG dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi pendidikan di Indonesia.

Potensi Realokasi Anggaran

Dalam policy brief berjudul “Makan Bergizi (Tidak) Gratis, Reformasi MBG untuk Pendidikan Anak Bangsa” yang diterima pada Sabtu (24/1/2026), IDEAS menyebutkan bahwa dengan realokasi anggaran MBG, negara memiliki peluang untuk menutup jurang pendidikan secara sistemik. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk:

• Menyelesaikan wajib belajar 12 tahun bagi seluruh anak Indonesia.
• Memberikan beasiswa kepada hampir 2,9 juta mahasiswa miskin.
• Menaikkan gaji 2,1 juta guru honorer setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Estimasi Anggaran yang Diperlukan

IDEAS mencatat bahwa anggaran sebesar 156,6 triliun Rupiah dapat digunakan untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Dana ini akan mencakup beasiswa dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi hampir delapan juta anak miskin yang saat ini tidak bersekolah, serta pembangunan ruang kelas dan sekolah baru. Dengan demikian, diharapkan tidak ada anak yang terhambat oleh jarak, biaya, atau ketiadaan fasilitas.

Rincian kebutuhan anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

• 12,6 triliun Rupiah untuk pendidikan dasar (SD).
• 52,1 triliun Rupiah untuk pendidikan menengah (SMP).
• 91,9 triliun Rupiah untuk pendidikan menengah atas (SMA).

Dengan alokasi ini, Indonesia berpotensi mencatat sejarah baru, di mana tidak ada anak yang terpaksa berhenti sekolah sebelum lulus SMA.

Pendidikan Tinggi dan Kesejahteraan Guru

Alokasi kedua sebesar 64,6 triliun Rupiah diarahkan untuk pendidikan tinggi, memungkinkan sekitar 2,2 juta anak miskin mendapatkan beasiswa kuliah di luar program Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah). Ini juga diharapkan dapat menekan biaya kuliah di 201 Perguruan Tinggi Negeri melalui subsidi BOPTN, dengan proyeksi meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi dari 22,3 persen menjadi 40 persen.

Selanjutnya, alokasi sebesar 47,7 triliun Rupiah akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Saat ini, sekitar 2,1 juta guru honorer menerima upah jauh di bawah standar layak. Dengan anggaran ini, diharapkan seluruh guru honorer dapat menerima gaji setara UMP, yang akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan.

Pilihan untuk Masa Depan Pendidikan

Jika ketiga kebutuhan anggaran tersebut digabungkan, totalnya mencapai sekitar 268 triliun Rupiah, yang setara dengan anggaran MBG saat ini. IDEAS menegaskan bahwa Indonesia dihadapkan pada pilihan yang signifikan: Apakah dana tersebut akan habis untuk program yang manfaatnya cepat menghilang, atau diinvestasikan untuk pendidikan yang manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu lama.

Reformasi MBG, menurut IDEAS, bukan berarti menghentikan program tersebut, melainkan memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara efektif untuk anak-anak yang paling membutuhkan serta untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih adil.