Prabowo Siap Mediasi Konflik Iran dan Israel-AS, MPR Dorong Pendekatan Berimbang

Jurnal Indonesia - KESEDIAAN Prabowo Subianto menjadi mediator konflik antara Iran dan Israel-Amerika Serikat disebut tak berkaitan dengan keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid.

Menurut dia, upaya menengahi konflik itu datang lantaran Prabowo menjabat sebagai presiden dari negara yang berdaulat. "Posisi Prabowo menjadi mediator karena (memimpin) negara yang politiknya bebas aktif, bukan anggota Board of Peace," kata dia di kompleks DPR, Jakarta pada Selasa, 3 Maret 2026.

Apalagi, Hidayat berujar Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu justru bertentangan dengan tujuan organisasi. Alih-alih menghentikan perang, dia berujar Dewan Perdamaian malah membuat eskalasi konflik.

"Jadi wajar bila kemudian efektivitas badan perdamaian ini dipertanyakan. Legitimasi moralnya pun dipertanyakan," ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Hidayat menyatakan menyambut baik rencana kepala negara menjadi mediator konflik antara Iran dan Israel-AS tersebut. Namun, dia mewanti-wanti agar posisi Indonesia dalam mediasi ini diorientasikan untuk menghadirkan perdamaian yang bebas aktif.

Karena itu, menurut dia, Prabowo semestinya tak hanya datang ke Teheran untuk memediasi. "Tapi juga ke Washington (Amerika Serikat)," ujarnya.

Terlebih, dia mengatakan Prabowo memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin negera Abang Sam tersebut. Hidayat merujuk pertemuan terakhir Prabowo dan Trump di Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian beberapa waktu lalu.

Menurut dia, Ketua Umum Partai Gerindra itu disambut dengan baik dan mendapat pujian dari Donald Trump. "Ini kesempatan untuk mengingatkan Trump bahwa serangan ini harus dihentikan karena bertentangan dengan piagam PBB dan menjauhkan keinginan BoP," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap terbang ke Teheran untuk menjadi juru damai antara Iran dan Amerika Serikat. Kesiapan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri beberapa jam setelah Israel bersama Amerika Serikat kembali menyerang ibu kota Iran tersebut.

Dalam pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri, Indonesia mengajukan diri untuk menjadi fasilitator dialog para pihak yang berkonflik. "Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran guna melakukan mediasi," demikian tertulis dalam pernyataan tersebut, Sabtu, 28 Februari 2026.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menilai ide Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Teheran untuk menjadi juru damai antara Iran dan Amerika Serikat tidak realistis. Salah satu alasannya karena Amerika Serikat jarang bersedia dimediasi pihak ketiga ketika melancarkan serangan militer.

Dino menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak ingin Indonesia ikut campur. Sebab, Dino menilai saat ini Trump sedang gelap mata ingin menumbangkan pemerintahan Iran. “Ego Amerika Serikat sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima (mediasi) itu,” katanya melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, @dinopattidjalal, Ahad, 1 Maret 2026.