Penurunan Kemiskinan NTB di Tahun Pertama Kepemimpinan Iqbal–Dinda

RRI.CO.ID, Mataram - Di tengah tekanan ekonomi 2025 ketika sektor tambang terkoreksi dan pertumbuhan belum sepenuhnya pulih angka kemiskinan Nusa Tenggara Barat (NTB) justru bergerak turun. Data September 2025 mencatat jumlah penduduk miskin 637,18 ribu orang, berkurang 17,39 ribu orang dibanding Maret.

Persentasenya menyusut menjadi 11,38 persen, turun sekitar 0,40 poin. NTB bahkan masuk sembilan besar provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi secara nasional.

Angka-angka ini bukan sekadar fluktuasi statistik. Ia muncul pada tahun transisi, saat mesin pertumbuhan berbasis pertambangan belum kembali bertenaga. Artinya, bantalan sosial dan denyut ekonomi rakyat bekerja.

Perbaikan itu bukan hanya pada jumlah orang miskin. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan ikut menurun. Rata-rata pengeluaran warga miskin makin mendekati garis kemiskinan, dan jarak antarwarga miskin menyempit. Beban kemiskinan, setidaknya, menjadi lebih ringan.

Ketimpangan pun membaik. Gini Ratio NTB pada September 2025 berada di kisaran 0,364 lebih rendah dibanding sejumlah provinsi besar seperti Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Porsi pengeluaran 40 persen terbawah mencapai sekitar 19,23 persen, yang dalam klasifikasi Bank Dunia termasuk kategori ketimpangan rendah. Distribusi manfaat pembangunan tak terlalu terkonsentrasi di pucuk.

Apa yang berubah?

Pertama, pertanian kembali menjadi jangkar. Produksi padi melonjak dari sekitar 152 ribu ton menjadi hampir 200 ribu ton gabah kering giling. Bagi NTB di mana kemiskinan banyak bersemayam di desa kenaikan produksi berarti tambahan pendapatan, serapan tenaga kerja musiman, dan stabilitas harga pangan. Efeknya cepat dan langsung.

Kedua, denyut UMKM dan perdagangan lokal pulih. Pergerakan pariwisata mendorong sektor akomodasi, makan-minum, dan jasa. Pedagang kecil dan pekerja informal kembali mendapat pasar. Bagi rumah tangga rentan, arus kas harian lebih menentukan ketimbang angka pertumbuhan makro.

Ketiga, perlindungan sosial mulai dipadukan dengan pendekatan produktif padat karya, dukungan usaha mikro, penguatan belanja desa. Bantuan tak berhenti pada konsumsi, tetapi diarahkan menjadi pengungkit aktivitas ekonomi.

Keempat, pasar kerja menunjukkan perbaikan. Penambahan tenaga kerja dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sekitar 4,5 persen membantu menjaga daya beli. Dalam konteks kemiskinan, satu pekerjaan sering kali lebih bermakna daripada satu digit pertumbuhan.

Tentu, pekerjaan rumah belum usai. Kemiskinan 11,38 persen tetaplah dua digit. Struktur ekonomi NTB masih rentan terhadap gejolak sektor padat modal. Momentum ini perlu dijaga melalui pertanian bernilai tambah, industrialisasi berbasis sumber daya lokal, serta UMKM yang benar-benar terhubung dengan rantai pasok pariwisata dan industri.

Namun pada tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda, arah kebijakan tampak memberi sinyal: pertumbuhan tidak semata dikejar dari atas, melainkan juga dirawat dari bawah. Di tahun transisi, ketika fondasi ekonomi diuji, angka kemiskinan justru menyusut dan ketimpangan membaik.

Dalam pembangunan, yang paling penting bukan seberapa tinggi ekonomi tumbuh, melainkan siapa yang ikut terangkat. Tahun pertama ini memberi indikasi: lebih banyak warga NTB mulai merasakan bagian dari pertumbuhan itu.