Pemerintah Belu Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Atasi Kemiskinan

Atambua, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Belu menegaskan komitmen menekan angka kemiskinan melalui penguatan sinergi lintas sektor.

Demikian pernyataan ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Belu 2026 yang digelar di Ruang Kerja Bupati Belu, Senin (26/1/2026).

Rapat dipimpin Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves,dan dihadiri Bupati Belu Willybrodus Lay, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Belu Rine Bere Baria, pimpinan perangkat daerah, staf khusus, serta seluruh camat se-Kabupaten Belu.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat komitmen bersama dalam menanggulangi kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem.

“Penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama dan tidak bisa ditangani secara parsial atau sektoral,”imbuhnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Belu tercatat 12,79 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 13,86 persen. Meski menunjukkan tren positif, Wakil Bupati menilai angka tersebut masih perlu ditekan karena lebih dari satu dari sepuluh warga Belu masih hidup dalam kemiskinan.

Selain itu, kemiskinan ekstrem masih ditemukan di sejumlah kecamatan, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap pangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mencatat sebanyak 107.712 jiwa atau 45,7 persen penduduk Belu tergolong miskin, sementara 37.191 jiwa atau 15,7 persen berada dalam kategori miskin ekstrem.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BP4D Kabupaten Belu Fredrikus L. Bere Mau, menegaskan penghapusan kemiskinan ekstrem harus dirancang secara matang dan berbasis data yang akurat.

“Diperlukan perencanaan tepat sasaran, integrasi data, dan kolaborasi lintas perangkat daerah agar setiap intervensi benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia menekankan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah ( BP4D) berperan memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan selaras dengan dokumen perencanaan daerah serta mendorong sinkronisasi program agar tidak terjadi tumpang tindih.

Wakil Bupati juga mengidentifikasi sejumlah tantangan utama, antara lain keterbatasan lapangan kerja produktif, belum meratanya akses pendidikan dan layanan kesehatan, keterbatasan infrastruktur dasar, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, serta akurasi data sasaran yang masih perlu disempurnakan.

Untuk itu, ia menambahkan pentingnya kolaborasi, inovasi, dan inisiatif bersama seluruh pemangku kepentingan agar program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Bupati Belu Willybrodus Lay menegaskan bahwa kemiskinan bukan takdir, melainkan tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras dan kebersamaan.

“Hanya dengan memperkuat sinergi dan menyatukan langkah, kita dapat mewujudkan Kabupaten Belu yang lebih sejahtera dan bebas dari kemiskinan ekstrem,” ujarnya.(Mc.Belu/Eyv)