Partai Golkar Tanggapi Usulan Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD

Surabaya – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji, memberikan pandangan strategis mengenai wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, setelah melewati berbagai fase dalam pelaksanaan Pilkada, baik secara langsung maupun tidak langsung, Indonesia kini berada pada momen penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh demi menemukan sistem yang paling sesuai untuk demokrasi nasional.

Sarmuji menegaskan bahwa Partai Golkar tidak hanya ingin mengembalikan sistem lama, tetapi juga menawarkan pembaruan dalam desain kebijakan. "Partai Golkar memastikan bahwa desain Pilkada melalui DPRD ke depan tidak akan sama dengan praktik di masa lampau. Kami berencana mengintegrasikan elemen-elemen positif dari Pilkada langsung ke dalam mekanisme pemilihan oleh DPRD," ujarnya pada Rabu (7/1/2026).

Ia juga menekankan bahwa meskipun mandat pemilihan secara formal berada di tangan anggota legislatif, penting untuk menjaga ruang partisipasi rakyat yang luas. Hal ini bertujuan agar kedaulatan rakyat tetap terjaga dan calon pemimpin daerah memiliki kedekatan emosional serta tanggung jawab moral terhadap publik. Selain itu, aspek akuntabilitas menjadi prioritas dalam pembahasan ini.

"Kami ingin memperkuat akuntabilitas di kedua sisi, baik bagi anggota DPRD yang memberikan suara maupun bagi kepala daerah yang terpilih, untuk memastikan proses politik ini berlangsung dengan integritas tinggi," tambah Sarmuji yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi X DPR RI.

Dari segi ekonomi, Sarmuji mencatat besarnya alokasi anggaran yang digunakan dalam sistem Pilkada serentak. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk Pilkada 2024 mencapai Rp38 triliun, jumlah yang cukup signifikan bagi keuangan negara, belum termasuk dukungan dana hibah dari Pemerintah Daerah.

Namun, lebih dari persoalan biaya, stabilitas sosial menjadi perhatian utama Partai Golkar. Sarmuji mengamati bahwa sistem pemilihan langsung selama ini telah menciptakan polarisasi yang tajam di masyarakat, yang dapat berdampak pada netralitas dan soliditas Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Aspek-aspek seperti biaya logistik calon, pemeliharaan tim pemenangan, serta tingginya tingkat polarisasi sosial dan dampaknya pada ASN menjadi pertimbangan mendalam bagi kami dalam merumuskan sistem yang lebih sehat untuk keberlanjutan demokrasi kita," tutupnya.