Pakar Komunikasi UMY Soroti Gaya Komunikasi Arogan Pejabat Publik

Pakar komunikasi politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Nur Sofyan, M.I.Kom, memberikan catatan penting mengenai dampak gaya komunikasi pejabat publik terhadap kebijakan pemerintah. Pernyataan ini muncul menyusul sikap kontroversial Bupati Pati, Sudewo, yang menantang masyarakat terkait rencana peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen pada tahun 2025.

Rencana demonstrasi besar-besaran oleh warga Pati yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (13/8/2025) mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap keputusan tersebut. Sudewo, dalam tanggapannya, menunjukkan sikap defensif dan arogan ketika mengatakan, “Siapa yang akan melakukan penolakan, Yayak Gundul? Silakan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang pun suruh kerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan itu, tetap maju.”

Perilaku tersebut mendapatkan sorotan tajam dari publik, yang menilai bahwa gaya komunikasi pejabat publik di Indonesia sering kali terkesan arogan. Dr. Sofyan menekankan pentingnya etika komunikasi yang lebih baik di kalangan pejabat publik. Dalam artikelnya, ia menjelaskan bahwa setiap pernyataan pejabat dapat mempengaruhi persepsi masyarakat secara langsung. “Jangan sampai ucapan menimbulkan gejolak sosial hanya karena disampaikan secara reaktif atau emosional,” ujarnya.

Melalui perspektif social judgement theory, Sofyan mengungkapkan bahwa publik menilai ucapan pejabat berdasarkan pengalaman dan harapan mereka. Ia berpendapat bahwa kegagalan banyak kebijakan sering kali disebabkan oleh komunikasi yang tidak tepat, bukan karena substansi kebijakan itu sendiri.

Lebih lanjut, Sofyan menekankan pentingnya komunikasi simbolik, yang tidak hanya memberikan informasi tetapi juga membangun makna, rasa aman, dan kepercayaan publik. “Pengendalian ego sebelum berbicara adalah kunci. Jangan sampai pernyataan yang diucapkan justru kontraproduktif,” ungkapnya.

Sofyan juga menyoroti dampak buruk dari gaya komunikasi yang arogan, yang dapat merusak citra pejabat dan memicu konflik sosial di tengah masyarakat yang beragam. Ia mengingatkan bahwa sensitivitas simbolik masyarakat sangat tinggi, sehingga pernyataan yang gegabah dapat membelah opini publik.

Bagi Sofyan, pejabat publik seharusnya menjadi bagian dari masyarakat yang mampu merangkul simbol-simbol keberagaman. “Komunikator politik yang baik adalah yang mampu merangkul semua pihak. Setelah menjadi pejabat, mereka tidak lagi berbicara untuk diri sendiri, melainkan untuk seluruh pemangku kepentingan yang dipimpinnya,” tutupnya.