Otorita IKN dan Kementerian PU Fokus pada Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara

NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang mematangkan pembangunan infrastruktur inti di kawasan ibu kota baru. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pembangunan pusat pemerintahan dan kawasan hunian berjalan sesuai dengan tahapan dan target waktu yang telah ditetapkan.

Rapat koordinasi yang membahas hal tersebut berlangsung antara Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan Menteri PU Dody Hanggodo, setelah kunjungan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, di Kantor Otorita IKN pada Selasa (13/1/2026). Rapat ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan Otorita IKN dan Kementerian PU, termasuk Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Cipta Karya, Sekretaris Ditjen Prasarana Strategis, serta kepala balai di wilayah Kalimantan Timur.

Dalam rapat ini, fokus pembahasan adalah evaluasi kesiapan infrastruktur setelah kunjungan kerja Presiden RI, serta penyelarasan langkah teknis di lapangan. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian PU untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur yang menjadi kewenangannya. Dia menyebutkan bahwa beberapa proyek strategis sedang dipercepat, seperti pembangunan jalan tol, bendungan, dan penyediaan air minum serta jaringan perpipaan.

“Kami berupaya agar jalan tol dapat selesai secepatnya, termasuk bendungan, dan bila diperlukan, dukungan untuk penyediaan air minum serta perpipaan,” kata Dody.

Di sisi lain, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memberikan apresiasi terhadap dukungan Kementerian PU, terutama terkait operasional Jalan Tol Pulau Balang yang dibuka selama libur Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, pembukaan tol ini memberikan dampak signifikan terhadap mobilitas dan kunjungan masyarakat ke kawasan IKN.

“Pembukaan tol saat Nataru kemarin sangat membantu,” ungkap Basuki. Dia juga mencatat tingkat antusiasme pengunjung yang tinggi, dengan lebih dari 300 ribu orang datang ke IKN dalam kurun waktu lima hari.

Otorita IKN dan Kementerian PU menargetkan agar pembangunan infrastruktur di Nusantara dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga dapat memberikan manfaat bagi aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat di ibu kota baru.