Menyongsong 2026: Buruh Migran Indonesia, dari Katup Pengaman Pengangguran Menuju Perlindungan yang Lebih Baik

JAKARTA – Di penghujung tahun 2025, masalah ketenagakerjaan di Indonesia kembali menjadi sorotan. Pertumbuhan lapangan kerja dinilai belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja, menjadikan buruh migran Indonesia (BMI) sebagai pilihan strategis untuk mengatasi pengangguran domestik. Namun, pandangan ini dianggap keliru dan dapat memperkuat masalah struktural yang mendasar.

Ketua Umum Federasi Buminu Sarbumusi, Ali Nurdin, dalam wawancara khusus menjelaskan bahwa buruh migran seharusnya tidak dipandang sebagai solusi sementara untuk masalah pengangguran. Sebaliknya, mereka merupakan aktor penting dalam pembangunan ekonomi yang perlu dilindungi secara sistemik dan bermartabat.

Sejarah dan Kontribusi Buruh Migran

Sejak era Orde Baru, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri telah menjadi kebijakan yang tak tertulis. Pada dekade 1970-an hingga 1980-an, migrasi tenaga kerja ke Timur Tengah dan Asia Pasifik dipromosikan sebagai strategi penyerapan tenaga kerja dan sumber devisa negara. Remitansi buruh migran, yang mencapai puluhan miliar dolar AS setiap tahun, berkontribusi langsung terhadap konsumsi rumah tangga dan pengurangan kemiskinan.

Meskipun remitansi berfungsi sebagai 'counter-cyclical capital flow', kontribusi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh sistem perlindungan yang memadai. Ali Nurdin menggarisbawahi pentingnya teori human security, yang menekankan bahwa hak-hak buruh migran harus dijamin secara menyeluruh, sebelum, selama, dan setelah mereka bekerja di luar negeri.

Reformasi Sistem Perlindungan

Ali Nurdin juga menyoroti bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah diperbarui, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk birokrasi dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, dia menekankan urgensi perlunya revolusi dalam sistem perlindungan buruh migran yang terintegrasi dengan peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja.

Dalam konteks ini, investasi pada pendidikan, keterampilan, dan kesehatan sangat penting untuk meningkatkan daya saing buruh migran. Tanpa dukungan yang memadai, mereka akan terus terjebak di sektor informal dengan upah rendah dan rentan terhadap eksploitasi.

Purna Migran: Potensi yang Terabaikan

Peran purna migran juga penting untuk diperhatikan. Mereka membawa nilai tambah sosial dan intelektual yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi lokal. Sayangnya, negara belum memiliki kebijakan yang serius untuk memanfaatkan potensi tersebut, sehingga banyak purna migran kembali ke sektor informal.

Biaya Pemberangkatan dan Beban Struktural

Biaya tinggi pemberangkatan menjadi salah satu masalah krusial yang harus diatasi. Tingginya biaya ini dapat menciptakan jeratan utang bagi buruh migran, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi. Ali Nurdin menegaskan bahwa negara perlu hadir dengan skema pembiayaan afirmatif untuk meringankan beban ini.

Inisiatif SMK Go Global

Dalam hal peningkatan kapasitas, inisiatif SMK Go Global yang didorong oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dianggap positif. Program ini bertujuan menyelaraskan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja global, dan diharapkan dapat memperkuat posisi buruh migran di pasar internasional.

Menyongsong 2026

Dengan perubahan yang diharapkan dalam struktur KP2MI/BP2MI menjadi kementerian, 2026 diharapkan menjadi tahun pembenahan menyeluruh bagi buruh migran Indonesia. Ali Nurdin menekankan pentingnya perlindungan sistemik, penghapusan biaya berangkat, pemanfaatan purna migran, dan integrasi pendidikan vokasi dalam satu agenda kebijakan yang komprehensif.

Akhir tahun 2025 seharusnya menjadi momentum refleksi, dan 2026 diharapkan dapat menjadi titik balik bagi pengakuan buruh migran sebagai aktor strategis dalam pembangunan nasional dan global.