Mengatasi Dampak Bencana di Sumatera: Pentingnya Perubahan Tata Kelola Hutan dan Lahan

Pemerintah Indonesia diharapkan mengambil langkah serius dalam menangani dampak bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ini menjadi momen penting untuk merombak tata kelola hutan dan lahan yang selama ini ada. Berbagai kalangan, termasuk organisasi lingkungan, mendesak agar lembaga pembiayaan lebih peka terhadap dampak dari pendanaan yang diberikan kepada proyek-proyek ekstraktif.

Pentingnya Evaluasi dan Penghentian Proyek Berisiko

Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin yang ada di Sumatera. Selain itu, pemerintah diminta untuk menghentikan kerusakan hutan di daerah lain seperti Papua, di mana proyek swasembada energi dan pangan juga berpotensi merusak lingkungan. Uli Arta Siagian dari Walhi Nasional juga meminta agar pemerintah mengungkap izin-izin yang akan dicabut sehingga masyarakat bisa ikut memantau prosesnya.

Hubungan Antara Deforestasi dan Bencana

Koalisi Responsibank menegaskan bahwa bencana di Sumatera bukan hanya akibat dari faktor alam, melainkan juga merupakan hasil dari praktik bisnis ekstraktif yang didukung oleh lembaga keuangan, termasuk bank-bank nasional. Selama bertahun-tahun, aliran dana untuk perusahaan-perusahaan di Sumatera telah mengalir deras, dengan total pembiayaan yang terdeteksi mencapai hampir $43 miliar antara 2014 hingga 2025.

Dampak Proyek Infrastruktur

Aktivitas di proyek PLTA Batang Toru, yang dilaksanakan oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), telah menggerus 535,25 hektar kawasan hutan dan berdampak pada 6.116 hektar area sekitarnya. Temuan kayu gelondongan di sempadan sungai menunjukkan adanya keterkaitan antara aktivitas ini dan deforestasi yang terjadi. Selain itu, tambang emas Martabe PT Agincourt Resources juga dituding memperburuk kondisi lingkungan, dengan pembukaan lahan yang diduga berkaitan dengan banjir yang melanda Desa Garoga.

Tindakan Pemerintah dan Harapan Masyarakat

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Kehutanan, telah berjanji untuk menyelidiki dan menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Rencana pencabutan 20 izin yang berkinerja buruk di seluruh Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola hutan, meskipun beberapa pihak khawatir bahwa pencabutan izin ini tidak berbasis pada kerusakan lingkungan yang serius.

Kesadaran Akan Risiko Bencana

Penting bagi pemerintah untuk menyadari bahwa bencana yang terjadi di Sumatera tidak hanya berdampak pada daerah tersebut, tetapi juga menjadi indikator bagi daerah lain yang berisiko serupa. Program food estate di Merauke, yang memiliki risiko banjir tinggi, serta ekspansi tambang nikel di Sulawesi Tenggara, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam tata kelola lingkungan.

Dengan menghadapi kenyataan bahwa bencana ini diakibatkan oleh kebijakan dan praktik yang tidak bertanggung jawab, masyarakat dan aktivis lingkungan menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang terlibat. Tanpa langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan, bencana serupa dapat terjadi di masa mendatang.