Kepemimpinan Jeje-Asep: Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran di Tengah Pertumbuhan Ekonomi Melambat

SATUMEDIA.ID – Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail, sejumlah indikator makro pembangunan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menunjukkan perbaikan. Namun, di balik capaian tersebut, tantangan struktural dinilai masih membayangi efektivitas pemerintahan.

Ketua Pusat Kajian Politik, Ekonomi, dan Pembangunan (Puskapol Ekbang), Holid Nurjamil, menyampaikan evaluasi terhadap kinerja pasangan Jeje–Asep berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tahun 2024–2025.

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2025 tercatat 71,65, naik dari 70,77 pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup, pendidikan, dan standar hidup masyarakat, meski belum tergolong signifikan,” kata Holid, Jumat (20/2/2026).

Sebagai perbandingan, IPM Provinsi Jawa Barat meningkat dari 74,92 menjadi 75,90 pada periode yang sama. Artinya, secara regional, laju peningkatan kualitas hidup di KBB masih tertinggal.

Persentase penduduk miskin di KBB turun dari 10,49 persen pada 2024 menjadi 9,87 persen pada 2025. Penurunan ini menjadi salah satu capaian positif pemerintahan Jeje–Asep.

Namun, angka tersebut masih berada di atas rata-rata Jawa Barat yang tercatat sekitar 7,02 persen pada 2025.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menurun tipis dari 6,75 persen menjadi 6,6 persen. Angka ini relatif sejalan dengan rata-rata Jawa Barat sebesar 6,77 persen, meski tetap mencerminkan tantangan pasar kerja yang belum sepenuhnya pulih.

“Namun dilihat dari Rasio Gini, Bandung Barat berada di angka 0,4, yang menunjukkan ketimpangan pendapatan masih terjadi. Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan dinilai belum teratasi secara optimal,” sebutnya.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan tercatat 4,94 persen pada 2025, sedikit melambat dibanding 5,00 persen pada 2024. Meski relatif stabil, perlambatan ini menjadi sinyal perlunya dorongan baru bagi sektor produktif.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita meningkat dari sekitar Rp 30,62 juta pada 2024 menjadi Rp 32,5 juta pada 2025. Namun, angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata Jawa Barat yang telah menembus lebih dari Rp 56 juta per kapita.

Dalam aspek infrastruktur, sejumlah proyek percepatan pembangunan jalan, drainase, dan fasilitas umum telah dijalankan. Meski demikian, sebagian kalangan menilai dampaknya belum terasa luas, terutama di wilayah pinggiran dan perdesaan.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi disebut mencapai target 100 persen. Beberapa sektor pajak daerah mengalami peningkatan, namun pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, serta opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang dikelola Samsat dilaporkan tidak mencapai target.

“Hal ini dinilai belum mampu mendorong lonjakan signifikan terhadap basis PAD yang kuat dan berkelanjutan,” tandasnya.

Pusat kajian tersebut juga menyoroti reformasi birokrasi yang dinilai belum menunjukkan kemajuan berarti. Hingga 20 Februari 2026, sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama serta jabatan administrasi dan pengawas masih kosong.

Kondisi ini disebut berdampak pada lambatnya proses administratif dan pelayanan publik. Selain itu, inovasi daerah, termasuk transformasi digital pelayanan dan pengembangan ekonomi berbasis teknologi lokal, dinilai belum terlihat secara nyata.

Kepemimpinan bupati pun dinilai sebagian pihak masih belum konsisten dalam menghadirkan terobosan strategis yang kuat untuk mempercepat pembangunan.

Fondasi Menuju Tahun Kedua

Secara keseluruhan, evaluasi satu tahun kepemimpinan Jeje–Asep memperlihatkan capaian positif pada sejumlah indikator makro, seperti penurunan kemiskinan dan pengangguran. Namun, pertumbuhan ekonomi yang melambat, ketimpangan pendapatan, serta reformasi birokrasi yang tersendat menjadi pekerjaan rumah yang tak ringan.

Pusat kajian menilai satu tahun cukup untuk memahami tantangan struktural daerah, tetapi belum cukup untuk menghadirkan transformasi yang kuat sesuai aspirasi masyarakat.

Memasuki tahun kedua, publik menantikan langkah yang lebih tajam, inovatif, dan responsif agar visi pembangunan yang diusung dapat benar-benar dirasakan oleh warga Kabupaten Bandung Barat.*