Kenaikan Angka Kemiskinan di Perkotaan: Tantangan Ekonomi dan Sosial

Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru mencatat penurunan angka kemiskinan secara nasional, namun kemiskinan di perkotaan justru mengalami kenaikan. Tempo melansir persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 6,66 persen atau 11,05 juta jiwa menjadi 6,73 persen atau setara dengan 11.23 juta jiwa.

Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Deni Aditya Susanto, S.E., M.Ec.Dev. berpendapat, persoalan kenaikan persentase kemiskinan di wilayah perkotaan tak bisa dilepaskan dari tiga hal utama ini. Pertama, perbedaan struktural antara kota dan desa. Kedua, meningkatnya urbanisasi. Ketiga, rentannya struktur ekonomi perkotaan terhadap guncangan.

“Kalau di desa, orang bisa tetap makan meskipun pendapatannya kecil, karena dekat dengan akses pangan dan produksi lokal. Tapi di kota, tidak ada konsumsi tanpa pendapatan,” ujar Deni secara daring, Jumat (1/8/2025).

Faktor Penyebab Kemiskinan di Perkotaan

Tingkat kemiskinan di Indonesia, kata Deni, dihitung dari agregasi dua kategori, yakni kemiskinan desa dan kemiskinan kota. Keduanya dihitung terpisah, lalu dirata-ratakan untuk membentuk angka nasional. Secara karakteristik, cara masyarakat bertahan hidup di dua wilayah ini sangat berbeda.

Di desa, masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya nonmoneter, seperti hasil kebun, bantuan keluarga, hingga praktik berburu di wilayah terpencil. “Dengan begitu, konsumsi mereka pun tidak melulu bersandar pada pendapatan,” jelas pakar ekonomi regional itu.

Merujuk pewartaan Tempo, Deputi Bidang Statistik BPS Ateng Hartono menjelaskan kondisi kemiskinan di kota dengan di desa berbeda. Persentase kemiskinan di pedesaan turun dari 11,34 persen menjadi 11,03 persen pada Maret 2025. Desa cenderung lebih tahan terhadap kenaikan harga pangan, lantaran dekat dengan sumber pangan dan didukung produksi lokal yang stabil.

Sebaliknya di kota, seluruh kebutuhan bersandar pada pendapatan. Tanpa uang, kehidupan nyaris berhenti. Faktor sosial pun berbeda. Di desa, masih hidup nilai gotong royong yang menjadi jejaring sosial alami bagi warga miskin. Namun di kota, individualisme malah menjamur.

Faktor penyebab kemiskinan di perkotaan lainnya bisa dicermati dari aspek ketenagakerjaan. Pekerjaan di desa cenderung homogen dan stabil, seperti bertani atau berdagang. Sementara di kota, pekerjaan bersifat fleksibel dan rentan, katakanlah hari ini menjadi juru parkir, besok jadi pedagang kaki lima.

“Karena itu, kemiskinan di kota lebih fluktuatif. Kenaikan inflasi sedikit saja, bisa langsung menaikkan angka kemiskinan secara signifikan,” kata Deni.

Penyebab kemiskinan di kota yang mencolok lainnya adalah derasnya arus urbanisasi. Kata Deni, “Urbanisasi dari desa ke kota terhitung luar biasa. sejauh pengalaman saya, urbanisasi itu nilainya positif. Berarti reurbanisasi dari kota ke desa itu lebih sedikit daripada desa ke kota.”

Fenomena ini membuat pasar tenaga kerja perkotaan semakin jenuh dan mendorong lonjakan pengangguran terselubung, yakni mereka yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan tak pasti dan tanpa jaminan sosial.

“Beberapa orang motifnya dicoba dulu merantau, ikut tetangga yang sukses, nanti di sana baru cari pekerjaan. Pola masyarakat kita sebagian masih begitu,” tutur dia.

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda berbagai sektor sejak awal 2025 turut memperparah kemiskinan di perkotaan. Konflik dagang global dan krisis ekspor menurunkan permintaan, sehingga produksi dalam negeri ikut melambat.

Baca juga: Badai PHK Massal 2025 Kian Memprihatinkan

“Industri dalam negeri itu kan dipengaruhi oleh permintaan. Kalau misalnya ekspor kita ke Amerika berkurang karena pengaruh tarif misalnya, maka permintaan berkurang dan perusahaan akan menurunkan produksi agar efisien,” jelasnya fasih.

Agar lebih efisien, lanjut Deni, kebanyakan perusahaan cenderung menurunkan produksi demi efisiensi. Salah satu langkah yang paling mudah dan cepat dilakukan adalah pengurangan tenaga kerja. “Penjualan aset seperti mesin membutuhkan waktu, sedangkan PHK itu opsi paling praktis untuk menekan biaya operasional,” imbuh Deni.

Cara Mengatasi Kemiskinan

Di balik naiknya tingkat kemiskinan di Indonesia, terutama di kota, Deni menyoroti lemahnya regulasi ketenagakerjaan. Banyak perusahaan pailit bisa begitu mudah menghilang tanpa kewajiban membayar pesangon atau menunaikan hak-hak pekerja yang seharusnya dipenuhi.

“Kita selama ini belum punya regulasi yang mengikat pemilik perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap karyawan. Mereka bisa kabur begitu saja,” resah Deni. Dirinya berharap pemerintah dapat menerapkan pola penyelamatan industri secara konkret dengan menyuntikkan bantuan likuiditas secara langsung, agar perusahaan tidak jatuh pailit dan tetap mampu mempertahankan tenaga kerjanya.

Menurutnya, dampak kemiskinan akan memperlebar ketimpangan yang ada. Karena lagi-lagi masalah kemiskinan sangat kompleks dan saling berkaitan, mencakup ketenagakerjaan, pendapatan, perumahan, lingkungan, hingga sanitasi.

Sementara kebijakan yang ada belum menyentuh secara menyeluruh akar permasalahan yang ada. Program-program pengentasan kemiskinan selama ini masih dominan menyasar kawasan perdesaan, sementara kota menghadapi tantangan struktural yang jauh lebih dinamis dan rentan.

Untuk itu, Deni menekankan pentingnya beberapa kebijakan yang perlu segera dibenahi. Pertama, perbaikan regulasi ketenagakerjaan agar pemilik modal bertanggung jawab penuh hukum dan moral terhadap kesejahteraan pekerja.

Kedua, pemberian bantuan penyelamatan atau kebijakan penyelamatan industri di wilayah perkotaan. “Misalnya seperti bantuan likuiditas seperti yang pernah dilakukan pada masa krisis ekonomi era 1990-an. Supaya apa? Perusahaan tetap bertahan dan tak melakukan PHK massal,” jelas Deni.

Ketiga, pengendalian urbanisasi lewat penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Dengan harapan arus migrasi dari desa ke kota tidak semakin membebani wilayah perkotaan.

Keempat, perlu kolaborasi lintas sektor. Lantaran cara mengatasi kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara. “Kampus dan lembaga riset juga memegang peran penting karena bisa berkontribusi melalui riset dan pengabdian masyarakat. Misalnya, dengan melakukan penelitian soal surplus urbanisasi, atau menciptakan solusi teknis untuk mengatasi kemiskinan di kota,” sarannya.

Dampak kemiskinan sangatlah luar biasa. Ketika kebijakan tidak mampu menjangkau kebutuhan dasar masyarakat seperti akses terhadap pekerjaan layak, hingga pemenuhan kebutuhan hidup minimum, maka ledakan masalah sosial hanyalah bom waktu.

“Yang ditakutkan mungkin kalau pengentasan kemiskinan berjalan lambat, angka kriminalitas, maraknya gelandangan, munculnya pemukiman kumuh, dan lain sebagainya itu ya terus ada. Ketimpangan terus melebar. Ini PR yang berat, maka harus segera diperbaiki,” tutup Deni.