Hilirisasi Ekonomi dan Akar Peradaban Bangsa: Pandangan Ridwan Hisjam

Jakarta, Siaran Indonesia — Politisi senior Partai Golkar, Ridwan Hisjam, mengemukakan bahwa kebijakan hilirisasi perekonomian Indonesia perlu dipahami dalam konteks peradaban bangsa. Ia memperingatkan bahwa tanpa dasar ideologis yang kuat, hilirisasi berisiko menjadi sekadar proyek industrialisasi yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Ridwan menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam seharusnya menjadi instrumen untuk mencapai kemakmuran rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi. Namun, ia mencatat bahwa dalam implementasinya, kebijakan ekonomi sering kali mengalami pergeseran menuju kepentingan jangka pendek dari kelompok tertentu.

“Hilirisasi seharusnya menjadi alat kedaulatan ekonomi, bukan hanya proyek ekonomi bernilai besar yang manfaatnya tidak merata,” ujar Ridwan dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 22 Januari 2025.

Ia menambahkan bahwa hilirisasi yang tidak berakar pada nilai-nilai peradaban dapat menciptakan ketimpangan baru, terutama di daerah penghasil sumber daya alam. Ridwan juga mencermati kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai industri hilir yang sedang dibangun oleh pemerintah.

Menurut Ridwan, mengkaji kembali peradaban bangsa berarti menegaskan kembali Pancasila sebagai pedoman dalam pembangunan ekonomi. Ia menekankan bahwa prinsip keadilan sosial harus menjadi indikator utama keberhasilan hilirisasi, bukan hanya peningkatan ekspor atau pertumbuhan industri.

“Pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan hanya akan memperlebar jurang sosial. Di sini, negara harus berperan untuk memastikan bahwa hilirisasi memberikan nilai tambah bagi rakyat, bukan hanya bagi para pemodal,” tegasnya.

Ridwan Hisjam, yang telah berpengalaman selama lima periode sebagai anggota DPR RI, menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi sangat bergantung pada keberpihakan negara. Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi, memperluas transfer teknologi, dan memastikan integrasi industri hilir dengan ekonomi rakyat. Tanpa langkah-langkah tersebut, hilirisasi dapat kehilangan makna strategisnya sebagai alat transformasi ekonomi nasional.

Dengan menjadikan nilai-nilai peradaban bangsa sebagai pijakan, Ridwan berharap kebijakan hilirisasi dapat menjadi instrumen pembangunan yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan.