Dino Patti Djalal Minta Penjelasan Pemerintah Terkait Keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengungkapkan perlunya penjelasan mendalam dari pemerintah mengenai keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Permintaan ini disampaikan Dino melalui akun media sosialnya pada Jumat, 23 Januari 2026.

Dalam pandangannya, penjelasan yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri, Sugiono, dianggap terlalu umum dan normatif. "Sebagai negosiator Indonesia untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono perlu memberikan penjelasan lebih mendalam," ungkap Dino melalui akun @dinopattidjalal, yang dikutip pada Sabtu, 24 Januari 2026.

Dino mengajukan sembilan pertanyaan pokok kepada Sugiono terkait keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian. Pertama, ia meminta klarifikasi mengenai hak dan kewajiban Indonesia sebagai anggota dewan tersebut, serta apakah lembaga ini menjamin prinsip kesetaraan.

Kedua, Dino mempertanyakan jaminan bahwa proyek ini tidak akan menjadi alat untuk kepentingan pribadi Trump atau negara-negara lain, terutama dalam konteks Gaza, yang bisa mengesampingkan hak rakyat Palestina. "Bagaimana mencegah agar Dewan steril dari kepentingan bisnis aktor luar yang sebenarnya tidak peduli dengan Palestina?" tanyanya.

Selanjutnya, Dino meminta penjelasan mengenai bagaimana Dewan Perdamaian akan mewujudkan solusi dua negara atau kemerdekaan Palestina, mengingat posisi Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang masih jauh dari tujuan tersebut.

Ia juga menyoroti pentingnya adanya mekanisme penyelesaian jika terjadi perbedaan pendapat di antara anggota dewan, serta bagaimana agar anggota tidak diposisikan sebagai pengikut Trump. Dino menambahkan bahwa Trump dikenal sering mengeluarkan pernyataan yang tidak lazim.

Dalam pertanyaan kelima, Dino menanyakan siapa perwakilan Palestina dalam Dewan Perdamaian, mengingat ada keterlibatan Netanyahu. Ia juga meminta penjelasan tentang mekanisme yang akan diterapkan jika terjadi pelanggaran gencatan senjata oleh Israel.

Keenam, Dino mempertanyakan biaya sebesar US$ 1 miliar yang diperlukan untuk menjadi anggota permanen Dewan Perdamaian, yang menurutnya bersifat transaksional dan elitis. "Apakah Indonesia akan membayar? Saya rasa, sebaiknya tidak," ujarnya.

Kemudian, ia meminta penjelasan mengenai hubungan Dewan Perdamaian dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta kepastian bahwa badan ini tidak akan menyaingi PBB.

Terakhir, Dino meminta pemerintah menjelaskan hal-hal yang perlu diwaspadai terkait dengan keanggotaan Dewan Perdamaian, serta apa saja potensi masalah yang mungkin timbul dalam partisipasi Indonesia di dalamnya. "Rakyat Indonesia berhak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai hal ini," tegasnya.

Pada sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani piagam Dewan Perdamaian pada Kamis, 22 Januari 2026, dalam acara World Economic Forum Annual Meeting 2026 yang berlangsung di Davos, Swiss. Dewan Perdamaian merupakan inisiatif baru dari Presiden Trump, dengan tujuan mengawasi pembangunan di Gaza setelah serangan Israel.

Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa Dewan Perdamaian berfungsi untuk mengawasi administrasi, stabilisasi keamanan, serta rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza. "Partisipasi Indonesia di Board of Peace ini merupakan langkah strategis dan konstruktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina serta menyelesaikan konflik yang terjadi di Gaza," tambah Sugiono.