Catatan YLBHI Mengenai Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 2024 dan Outlook Tahun 2025
Sumber Foto: YLBHI
Catatan Indonesia

Catatan YLBHI Mengenai Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 2024 dan Outlook Tahun 2025

Pengenalan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) merilis catatan mengenai situasi penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia untuk tahun 2024, serta proyeksi untuk tahun 2025. Laporan ini menyoroti warisan buruk yang ditinggalkan oleh kepemimpinan Joko Widodo, serta tantangan yang dihadapi di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.

Warisan Buruk Era Jokowi

Menurut YLBHI, kepemimpinan Joko Widodo selama dua periode berakhir dengan peningkatan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa rezim Jokowi telah terbukti melanggar hak konstitusi rakyat, dengan 122 kebijakan yang dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum dan HAM. Hal ini menciptakan catatan kelam dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia.

Situasi di Bawah Pemerintahan Prabowo

Setelah terpilihnya Prabowo Subianto, YLBHI mencatat adanya kecenderungan untuk menghindari penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Pendekatan ini menunjukkan potensi pengabaian terhadap komitmen akan keadilan dan hak asasi manusia, yang dapat memperburuk situasi HAM dan demokrasi di Indonesia.

Pandangan untuk Tahun 2025

Melihat tren yang ada, YLBHI mengungkapkan keprihatinan atas kondisi pelanggaran HAM dan penegakan hukum yang semakin memburuk. Laporan ini juga menyajikan analisis mengenai tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi pada tahun 2025, dengan harapan agar perhatian terhadap isu-isu hak asasi manusia dapat meningkat.

Akses Laporan

Dokumen lengkap mengenai catatan ini dapat diunduh melalui tautan berikut: Catatan YLBHI.

Isi Laporan

  • Executive Summary Catatan YLBHI atas Situasi Hukum dan Hak Asasi Manusia —> Vivere Pericoloso: Kehidupan Rakyat Indonesia yang Penuh Marabahaya
  • 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Membajak Negara Hukum, Kudeta Demokrasi, & Mengubur Reformasi
  • Laporan Pemantauan Pelanggaran Hak Atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat (Aksi “Peringatan Darurat” Tanggal 22-26 Agustus 2024)

Pemaparan Laporan

Pemaparan laporan dalam bentuk audio visual juga tersedia dan dapat dilihat melalui tautan berikut: Pemaparan Laporan YLBHI.