Catatan Demokrasi Indonesia: Merangkak Menuju Format Ideal

Sejak reformasi 1998, rakyat Indonesia menuntut penerapan demokrasi yang sesungguhnya. Namun, lebih dari dua dekade kemudian, tantangan besar masih menghalangi kemajuan tersebut, dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme masih merajalela di berbagai sektor.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Moh Mahfud MD, menyatakan bahwa demokrasi seharusnya menjadi solusi untuk mengatasi praktik-praktik korupsi. Namun, ia mencatat adanya paradoks di Indonesia; meski sudah menerapkan sistem demokrasi sejak 1998, indikator korupsi justru menunjukkan peningkatan. "Kok korupsinya tumbuh?" tanyanya dalam seminar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 27 Agustus lalu.

Mahfud menjelaskan bahwa meskipun secara prosedural demokrasi Indonesia telah menunjukkan kemajuan, substansi demokrasi itu sendiri belum sepenuhnya terwujud. "Demokrasinya tidak berkualitas," ujarnya, menegaskan bahwa pengambilan keputusan sering kali dilakukan secara formal tanpa dampak positif bagi kesejahteraan rakyat.

Contoh konkret yang ia berikan adalah kecurangan dalam pemilu, yang ia sebut tetap bertahan sejak era Orde Baru. Pada masa itu, kecurangan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan saat ini, praktik tersebut dilakukan oleh partai-partai peserta pemilu.

Persoalan Moralitas dalam Demokrasi

Ketua Umum PB NU, Yahya Cholil Staquf, menyoroti hubungan antara penerapan demokrasi dan moralitas. Ia mengungkapkan bahwa banyak praktik dalam politik dan ekonomi yang terjadi dalam konteks demokrasi tidak mencerminkan nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi. "Demokrasi hanya mengandalkan keabsahan dari segi hukum formal," ungkapnya.

Yahya juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Jika kepercayaan ini hilang, ia memperingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi masalah serius.

Demokrasi dan Keberadaban

Peneliti senior CSIS, J Kristiadi, menambahkan bahwa demokrasi tidak hanya soal prosedur, tetapi juga nilai peradaban. Ia mencatat bahwa pada masa Orde Baru, meski semua prosedur dilaksanakan dengan tertib, demokrasi sejati tidak hadir. "Yang penting adalah nilai peradaban, bukan sekadar prosedur," ujarnya.

Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Amin Abdullah, juga menyoroti pentingnya keberadaban dalam praktik politik. Ia mencatat adanya politik biaya tinggi yang berkorelasi positif dengan oligarki dan mengakibatkan lemahnya pengkaderan partai politik. "Demokrasi kita memang hebat, tetapi masih prosedural," katanya.

Pandangan Global tentang Demokrasi

Dalam konteks global, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mencatat bahwa meskipun demokrasi mengalami tekanan, kepercayaan masyarakat dunia terhadap sistem ini masih tinggi. "Demokrasi bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai tujuan," jelasnya.

Retno juga menekankan pentingnya memastikan bahwa manfaat demokrasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat. Indonesia, melalui berbagai inisiatif internasional seperti Bali Democracy Forum, terus berperan dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi di tingkat global.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, perjalanan Indonesia menuju format demokrasi yang ideal masih panjang, dan memerlukan upaya bersama untuk memperbaiki kualitas sistem yang ada.