Antusiasme Tinggi Terhadap Kategori Public Affairs di PRIA 2026

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Kategori Public Affairs (PA) dalam PR INDONESIA Awards (PRIA) 2026 menunjukkan antusiasme yang tinggi dari para peserta. Selain jumlah peserta yang signifikan, dewan juri menilai bahwa para peserta, yang berasal dari beragam latar belakang industri, telah berhasil menerapkan manajemen pemangku kepentingan dengan baik.

Budi Rizanto Binol, Managing Director Kinanti Consultant dan salah satu juri, mengungkapkan bahwa dalam presentasi para peserta terlihat adanya sinergi antara praktik terbaik yang diterapkan di lapangan dan teori akademik. "Peserta kategori PA telah menunjukkan praktik terbaik dalam manajemen pemangku kepentingan, serta memperlihatkan inovasi yang disesuaikan dengan bidang dan industri masing-masing," ucapnya.

Tria Patrianti, Kepala Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta yang juga menjabat sebagai juri, menyoroti pergeseran pola pikir yang positif di kalangan peserta. "Mereka mulai menjadikan PA sebagai upaya strategis untuk menggabungkan suara publik dalam proses kebijakan korporasi dan lembaga," jelasnya.

Perubahan paradigma ini menuntut adanya peta isu yang jelas serta tujuan spesifik yang relevan dengan agenda regulasi. Dalam hal ini, Intan Maria Lewiayu Vierke, peneliti dari Politeknik APP Jakarta Kemenperin, menekankan pentingnya aspek kepercayaan. "Dewan juri mencari institusi yang dapat menunjukkan dampak terukur dari sisi kepercayaan dan keberlanjutan, bukan hanya dokumen formalitas," tegasnya.

Di sisi lain, Arie Nauvel, Ketua Umum Indonesia Public Affairs Community, menilai bahwa peran PA kini semakin meningkat dan menjadi garda terdepan organisasi. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan politik, tetapi juga dengan adaptasi model bisnis terhadap perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya alam.

Arie menekankan bahwa organisasi yang berhasil adalah mereka yang memiliki tim PA yang mampu membaca situasi sosial dengan tajam. Kemampuan ini sangat penting bagi pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat di tengah ketidakpastian. "PA harus memberikan masukan strategis agar bisnis dapat beradaptasi dengan tuntutan yang meningkat di masa mendatang," katanya.

Kompleksitas tantangan yang ada menuntut praktisi untuk bekerja secara prediktif, sebelum isu-isu tertentu berkembang dan berdampak luas. Menutup diskusi, Tria menambahkan bahwa peran PA harus bertransformasi dari sekadar pengelola akses kekuasaan menjadi perancang kepercayaan publik dalam sistem kebijakan. "Praktik ini harus transparan, patuh regulasi, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan keberlangsungan organisasi," pungkasnya.