16 Kementerian dan Lembaga Siap Pindah ke IKN Awal 2026

NUSANTARA — Pada awal tahun 2026, sebanyak 16 kementerian dan lembaga pemerintah akan memulai proses pemindahan staf dan kantor mereka ke Ibukota Nusantara (IKN). Langkah ini merupakan bagian dari kelanjutan pembangunan IKN yang kini memasuki tahap kedua, didukung oleh Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang menjadi dasar hukum dan arah kebijakan. Pemindahan ini merupakan langkah penting menuju target IKN sebagai ibu kota politik Indonesia yang dijadwalkan akan resmi beroperasi pada tahun 2028.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa 16 kementerian dan lembaga yang direkomendasikan terutama terkait dengan dukungan pembangunan IKN, di antaranya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Diperkirakan sekitar 4.100 aparatur sipil negara (ASN) dari 16 kementerian dan lembaga tersebut akan mulai menempati kantor baru di IKN. Basuki menjelaskan bahwa semua sarana dan prasarana utama, termasuk hunian ASN, jaringan listrik, air bersih, dan perabot kantor, telah disiapkan agar para ASN dapat menjalankan tugas mereka tanpa kendala.

"Sejumlah kementerian telah mengirimkan data nama ASN yang akan berkantor di IKN, mulai dari eselon satu hingga eselon tiga," tambah Basuki. Ia juga menyebutkan bahwa Otorita IKN telah mengajukan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait daftar kementerian yang akan mulai beroperasi di IKN.

Pada tahap awal, beberapa kementerian akan menerapkan sistem rotasi kerja, dengan periode penugasan sekitar tiga bulan sekali di IKN. Skema ini sebelumnya telah dicontohkan oleh Bank Indonesia, yang telah lebih dulu mengirimkan pegawainya untuk bekerja di kawasan pemerintahan baru tersebut.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu ASN beradaptasi dengan lingkungan baru dan memastikan operasional pemerintahan tetap efisien selama masa transisi menuju pemindahan penuh yang dijadwalkan dalam beberapa tahun ke depan. Basuki menekankan pentingnya sistem penugasan bergilir untuk memastikan transisi berjalan lancar dan fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal.