Rekomendasi Muhammadiyah Terkait Keanggotaan Indonesia di BoP

Jurnal Indonesia - Pemerintah Indonesia yang telah memutuskan untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah. Dalam Policy Brief Pimpinan Pusat Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar di Indonesia ini menyampaikan delapan rekomendasi untuk memastikan peran Indonesia dalam BoP sejalan dengan amanat konstitusi.

Awal Kejadian

Keputusan keanggotaan Indonesia di BoP dinilai oleh Muhammadiyah sebagai potensi yang dapat menimbulkan masalah baru, mengingat beberapa aspek dalam BoP yang dianggap tidak jelas. Dalam konteks ini, Muhammadiyah menyerukan perlunya penyesuaian serta keterlibatan yang lebih inklusif dalam struktur BoP.

Perkembangan

Rekomendasi yang diajukan antara lain penyesuaian Piagam BoP dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, serta dorongan agar Palestina dilibatkan sebagai anggota. Muhammadiyah juga mendorong inisiatif untuk memperkuat persatuan antar faksi di Palestina, serta memastikan bahwa setiap misi perdamaian di Gaza dilakukan di bawah mandat PBB.

Selain itu, Muhammadiyah mengingatkan pemerintah untuk menunda komitmen sebagai anggota tetap BoP, mengingat besarnya kewajiban iuran dan risiko penyalahgunaan dana. Indonesia juga disarankan untuk terus menuntut pertanggungjawaban Israel atas tindakannya terhadap Palestina dan mempertimbangkan opsi mundur dari keanggotaan jika rekomendasi tidak diindahkan.

Kondisi Terakhir

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan pejabat luar negeri dan akademisi menunjukkan bahwa pemerintah terbuka untuk mempertimbangkan opsi keluar dari BoP jika dianggap tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Indonesia tetap berkomitmen pada prinsip two-state solution dalam konteks diplomasi internasional.