Ekonomi dan Bisnis

Usai Rapat Dengar Pendapat, Bos Freeport Bentak Salah Satu Anggota DPR

Anggota Komisi VII DPR, Mukhtar Tompo memberikan keterangan pers usai mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim saat radat dengar pendapat di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017. (Foto: Tempo/Fajar Pebrianto)

Jurnalindonesia.id – Usai rapat dengar pendapat Komisi Energi (Komisi VII) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan petinggi perusahaan tambang, terjadi sebuah insiden yang kurang mengenakkan. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim disebut-sebut memarahi dan menunjuk-nunjuk anggota DPR, Mukhtar Tompo.

Pada Kamis (9/2) DPR menggelar rapat tertutup dengan perusahaan pertambangan yakni PT Freeport Indonesia, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (sebelumnya bernama Newmont), PT Vale Indonesia Tbk, PT Sulawesi Mining Investment, dan PT Gebe Industry Nickel. Dalam rapat tersebut, hadir Presiden Direktur Freeport Indonesia Chappy Hakim dan Direktur Utama PT Vale Indonesia Niko Kanter.

Rapat membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Beleid tersebut mengatur larangan ekspor bagi perusahaan tambang, termasuk PT Freeport Indonesia karena belum membangun smelter.

Bos Freeport Bentak Anggota DPR karena Menagih Smelter?

Tak diketahui pasti pangkal soal insiden tersebut karena rapat yang berlangsung mulai pukul 11.00 WIB, Kamis (9/2) siang, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, itu berlangsung tertutup. Usai rapat, berhembus kabar adanya pertikaian antara Chappy Hakim dengan seorang anggota DPR.

Sebelumnya beredar kabar bahwa ada pemukulan dalam perselisihan tersebut. Namun kemudian, Mukhtar membantahnya.

Mukhtar yang merupakan politisi Partai Hanura itu mengisahkan, kejadian berawal ketika dirinya di dalam rapat mengomentari komitmen Freeport membangun pabrik pengolahan mineral (smelter). Sebab, sejak terbitnya Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 yang mewajibkan perusahaan tambang membangun smelter, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu tak kunjung menunaikannya.

Chappy Hakim

Chappy Hakim. (Foto: chappyhakim.com)

Selain itu Mukhtar juga menyoroti dalih Freeport yang belum jua membangun smelter karena lokasinya berubah-ubah. Dalam pernyataan penutupnya, Mukhtar juga menuntut konsistensi Freeport untuk menunaikan kewajibannya.

Usai rapat, Mukhtar menghampiri Chappy dan bos-bos perusahaan tambang tersebut untuk bersalaman. Namun, Mukhtar mengaku, Chappy malah menepis uluran tangannya dan kemudian menunjuk-nunjuk ke dadanya sembari membentak.

“Di mana saya tidak konsisten, jangan macam-macam, mana yang kau bilang tidak konsisten, mana- mana. Saya ini orang konsisten,” kata Chappy, seperti ditirukan Mukhtar kepada wartawan. Setelah itu, Chappy meninggalkan ruangan Komisi VII.

Mukhtar berencana melaporkan insiden tersebut kepada Ketua Umum Partai Hanura. Bahkan, dia berniat membawa masalah tersebut ke ranah hukum.

Ia juga akan membawa persoalan ini dalam Panita Kerja Freeport yang saat ini masih berlangsung di DPR. “Amanat UU, perusahan tambang bangun smelter. Tapi tidak dilakukan Freeport dan sudah melanggar itu, makanya kami tanya terus,” kata Mukhtar.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Akbar Faizal, meminta Chappy meminta maaf atas tindakan tersebut. Bahkan, dia juga menuntut agar Chappy dicopot dari jabatannya sebagai bos Freeport dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan sementara seluruh perjanjian dan kesepakatan dengan Freeport.

“Tindakan ini sungguh-sungguh keluar dari etika apapun. Perilaku barbar Presdir Freeport ini sekaligus penghinaan besar kepada pemerintah dan rakyat Indonesia,” kata Akbar, Kamis 9 Februari 2017.

“Sikap sangat keras ini perlu untuk menegakkan kehormatan Indonesia mengingat Sdr. Muhtar Tompo adalah wakil rakyat Republik Indonesia yg mendapat mandat resmi berdasarkan konstitusi Republik Indonesia.”

Bukan hanya Chappy, Akbar juga meminta induk perusahaan Freeport Indonesia di Amerika Serikat, Freeport-McMoran Inc, untuk meminta maaf. “Baik kepada Muhtar selaku pribadi, kepada institusi DPR, dan kepada pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Adapun Mukhtar menyatakan akan berkonsultasi dengan anggota Komisi VII lainnya dan juga Fraksi Partai Hanura terkait langkah yang akan ditempuh selanjutnya. “Kami lagi bicarakan apakah akan ambil langkah hukum terhadap tindakan ini. Yang jelas, Ketua Fraksi saya (Nurdin Tampubolon) sangat marah mendengar kejadian ini,” kata Mukhtar.

Baca juga: Presdir Freeport Minta Maaf Soal Insiden di DPR

 

Artikel Lain