Politik

Bukan Bertemu Gubernur Langsung, Begini Sistem Layanan Pengaduan Warga di Era Anies-Sandi

Seorang warga mengadukan permasalahan kepada pegawai pemerintah provinsi di teras Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/10).

Di era kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, warga DKI tidak bisa lagi mengadu langsung ke Gubernur. Warga masih dapat menyampaikan keluhan mengenai pelayanan publik ke Balai Kota DKI, namun tidak dapat menemui gubernur dan wakil gubernur secara langsung, melainkan ditangani langsung oleh pegawai Pemprov.

Tradisi pengaduan dimulai sejak era Gubernur Ahok, warga dapat menemui langsung dan menceritakan keluhan kepada gubernur.

Warga mengadukan permasalahan kepada pegawai pemerintah provinsi di teras Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/10).

Warga mengadukan permasalahan kepada pegawai pemerintah provinsi di teras Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/10).

Warga mengadukan permasalahan kepada pegawai pemerintah provinsi di teras Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/10).

Sistem penanganan keluhan warga oleh PNS sudah diterapkan sebelumnya oleh Djarot saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI.

Perubahan Sistem Layanan Pengaduan Warga di Balai Kota

Sebelumnya, Djarot Saiful Hidayat yang saat itu masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta mengatakan, sistem layanan pengaduan warga yang biasa dilakukan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota setiap pagi akan diubah mulai Jumat (12/5/2017).

Pengaduan warga yang biasanya diterima langsung oleh Gubernur saat Ahok masih menjabat, akan dilayani oleh petugas sesuai bidang aduannya masing-masing.

“Kami akan bikin cluster sesuai dengan bidang masing-masing pengaduan. Ada cluster rumpun pendidikan, itu meja sendiri, kemudian kesehatan, perumahan, pelayanan masyarakat, dan masalah-masalah yang sifatnya kompleks, umum, khusus,” ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (10/5/2017).

Djarot juga meminta PNS yang melayani pengaduan warga di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak berubah. Pimpinan setiap SKPD akan menerbitkan surat keputusan (SK) untuk menugaskan PNS yang melayani pengaduan.

Tujuannya, supaya penanggung jawab aduan tersebut bisa dilacak. Gubernur juga bisa memantau langsung proses pengaduan tersebut.

Djarot mengatakan, tujuan diubahnya sistem layanan pengaduan warga itu supaya lebih tertib, rapi, dan dapat ditangani dengan lebih baik. Sementara untuk tempat, pengaduan akan tetap dilakukan di pendopo Balai Kota DKI Jakarta.

“Silakan pengaduan. Jadi tidak satu per satu dan berbagai macam, supaya tidak crowded, mereka kami tangani dari meja ke meja,” kata Djarot.

Pada saat Ahok melayani pengaduan, warga biasanya mendapatkan nomor antrean. Ahok pertama kali menerima aduan-aduan tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti SKPD terkait. Aduan warga pun tidak dikelompokan berdasarkan bidang masing-masing, tetapi semuanya digabungkan menjadi satu.

Komentar Facebook

You Might Also Like